Tentang Kami

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non-derogable rights)

 

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (hakberagama.or.id) adalah salah satu platform yang digunakan sebagai sarana advokasi dan kampanye hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Website ini dikelola oleh Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Desk KBB Komnas HAM) yang bekerjasama dengan Human Rights Working Group (HRWG). Keduanya sejak 2016 telah bekerjasama dalam mendorong penguatan jaminan perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong perbaikan dan realisasi pemulihan pelanggaran hak-hak kelompok minoritas agama di Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasamanya meliputi riset dan kajian, advokasi, penguatan peran pemerintah daerah serta kampanye.

Website ini diharapkan dapat mendukung kegiatan manajemen pengetahuan (knowledge management) bagi produk dan proses advokasi/penguatan yang dilakukan oleh Desk KBB Komnas HAM maupun masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong adanya perhatian publik dan pemerintah, termasuk media, tentang pemahaman yang utuh terkait dengan situasi KBB di Indonesia dan tentang upaya reparasi dan rekonsiliasi korban-korban kelompok minoritas dan rentan dalam pelanggaran hak KBB.

Selain website ini tersedia juga beberapa platform media sosial yang digunakan dalam kegiatan advokasi dan kampanye hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu Facebook Page (@hakberagama.or.id), Twitter (@hakberagama) dan Youtube (Hak Beragama).

 

Desk KBB Komnas HAM

Dalam sidang HAM Desember 2013, Komnas HAM memberi fokus khusus pada isu KBB mengingat semakin meningkatnya pengaduan pelanggaran hak atas KBB yang diterima Komnas HAM dan minimnya perhatian negara dalam penuntasan berbagai pelanggaran hak tersebut. Untuk menindaklanjuti rekomendasi sidang HAM tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk Pelapor Khusus (Special Rapporteur) hak atas KBB dengan menunjuk salah satu Anggota Komnas HAM pada masa itu, M. Imdadun Rahmat sebagai Pelapor Khususnya. Untuk memaksimalkan kerja Pelapor Khusus, dibentuk Tim Khusus yang diberi nama Desk KBB.

Legalitas eksistensi Pelapor Khusus ini, berikut dengan Tim (Desk KBB), tertuang dalam Peraturan Komnas HAM Nomor: 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komnas HAM Nomor: 002/KOMNAS HAM/III/2013. Dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan tersebut ditegaskan ”Pelapor Khusus adalah kelengkapan Komnas HAM yang dibentuk oleh Sidang Paripurna yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian atas situasi HAM di suatu wilayah atau terkait isu-isu tertentu yang menjadi prioritas Komnas HAM untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan”; dan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan tersebut ditegaskan ”Dalam menjalankan mandatnya, Pelapor Khusus dibantu oleh tim yang beranggotakan pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan dapat melibatkan anggota masyarakat, yang disahkan oleh Sidang Paripurna”, yang untuk pertama kalinya tim (Desk KBB) terdiri dari: Jayadi Damanik (Koordinator), Yodhisman Soratha (anggota), Nurjaman (anggota), Siti Hidayawati (anggota), Vella Okta Rini (anggota), Subhi Azhari (anggota), Hafidz Ghozali (anggota) dan Ali Sobirin (anggota).

Salah satu kegiatan Desk KBB yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun terakhir (2015 dan 2016) dalam hubungannya dengan kewenangan untuk melakukan penilaian atas situasi HAM di suatu wilayah itu adalah pemberian penghargaan/apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai berprestasi dalam hubungannya dengan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak atas KBB. Pada awal tahun 2015, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan Walikota Kupang terpilih sebagai kepala daerah yang berpretasi di bidang KBB; dan pada awal tahun 2016, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Manado Vicky Lumentut juga terpilih sebagai kepala daerah yang berprestasi di bidang KBB.

 

Human Rights Working Group

Human Rights Working Group (HRWG) adalah organisasi masyarakat sipil di Indonesia dengan status badan hukum Perkumpulan, terdiri dari 42 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Fokus kerja HRWG adalah pada advokasi HAM internasional, dengan memperkuat peranan masyarakat sipil di Indonesia dan stakeholder lainnya untuk mendorong komitmen negara melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

HRWG juga terlibat dalam advokasi nasional bersama dengan jaringan HAM di Indonesia, seperti dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, perlindungan kelompok minoritas dan rentan, serta isu-isu HAM lainnya yang menjadi prioritas advokasi HRWG. HRWG banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan dalam mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM secara menyeluruh.

HRWG bekerja untuk isu KBB dengan pertimbangan semakin menguatnya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama, dengan fokus kerja pada penguatan kapasitas organisasi dan masyarakat sipil secara umum dalam kebebasan beragama, penyusunan laporan-laporan KBB yang disampaikan kepada badan-badan HAM internasional, riset kebijakan dan praktik terkait dengan hak-hak kelompok rentan, advokasi hak-hak penghayat dan agama asli, penyusunan panduan bagi pemerintah daerah, serta keterlibatan HRWG dalam proses diskusi penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama bersama dengan Biro Hukum Kementerian Agama RI.