Tangani Kasus Persekusi JAI Lombok Timur: bukan sekedar Menyapu Debu ke bawah Karpet

Oleh: Nadia Fausta Azhara
(Peneliti Muda Setara Institute)

Kehidupan kebebasan beragama dan berkeyakinan di beberapa daerah di Indonesia tampaknya masih mengkhawatirkan. Kekhawatiran muncul bukan saja karena masih dijumpai tindakan-tindakan intoleransi, melainkan juga adanya pembiaran dari para penegakhukum yang membuat intoleransi terus berkembang.

Begitu juga yang terjadi pada kelompok minoritas Ahmadiyah di Lombok Timur yang sudah lebih dari satu kali menerima berbagai bentuk intimidasi dari warga penganut agama mayoritas yang didukung oleh aparat setempat. Tercatat secara berturut-turut mulai dari tahun 2002 dan 2005 warga penganut Ahmadiyah menjadi korban penyerangan oleh warga sekitar yang tidak menerima keberadaan mereka. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan jemaat Ahmadiyah mengungsi di Dusun Ketapang, Lombok Barat dan pasca serangan tahun 2005 kembali dipindahkan ke Wisma Transito, Mataram(BBC Indonesia 2018). Bahkan hingga saat ini sebagian besar pengungsi belum bisa kembali pulang.

Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2016 menurut catatan Setara Institute, mereka kembali mendapatkan intimidasi dan pemaksaan keyakinan. Dimana jemaat Ahmadiyah dipaksa menandatangani kesepakatan bermaterai oleh pihak Polsek Sinambela yang dibantu oleh aparat desa pada 14 Juni 2016. Tindakan tersebut ditujukan untuk menghentikan jemaat Ahmadiyah agar tidak lagi melakukan kegiatan peribadatan mereka. Intimidasi tersebut diikuti oleh interogasi dan penahanan selama 4 hari di Mapolres Lombok Timur pada jemaat yang tetap berkegiatan karena dianggap melanggar kesepakatan (Halili 2016, 172).

Pada 19 dan 20 Mei 2018 yang lalu, repetisi tindakan intoleransi terhadap jemaat Ahmadiyah masih dapat kita jumpai di Lombok Timur. Menyebabkan delapan keluarga diungsikan untuk tinggal di Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (BBC Indonesia 2018). Aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari tahun ke tahun masih sama. Sangat disayangkan pemerintah baik daerah maupun pusat bersama dengan aparat penegakhukum turut berada di lingkaran tindakan intoleran tersebut.

Tabel 1: Pemetaan Konflik berdasarkan Relasi Aktor Terlibat Kasus Ahmadiyah Lombok Timur 2018 (Konsep Pemetaan Konflik dalam (Fisher, et al. 2000, 23))

Keterangan:

: Hubungan perselisihan, konflik

 

:  Hubungan yang rusak akibat tidak adanya dukungan dan perlindungan bagi warga daerahnya, ketidakpercayaan

 

: Berhubungan dekat. Pemda/aparat desa mendukung kepolisian mendesak JAI membuat pernyataan bermaterai menghentikan kegiatannya.

 

: Berhubungan informal. Pembiaran dan sikap peredaman konflik dengan menekan kebebasan JAI dapat memberikan keuntungan bagi pihak penentang JAI.

 

: Aktor eksternal yang berpengaruh namun tidak terlibat secara langsung. FKUB yang hanya menjadi by stander, MUI yang mengeluarkan fatwa sesat bagi Ahmadiyah, dan SKB 3 Menteri tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah yang digunakan ormas Islam garis keras sebagai dasar memusuhi JAI dan menjadi bahan bakar eskalasi konflik di Lombok Timur meski tidak turun tangan secara langsung.

Menyapu Debu kebawah Karpet

Setelah bertahun-tahun, tindakan intoleransi tetap berulang. Dikarenakan pemerintah bersama aparat penegak hukum kala itu berupaya untuk meredam konflik, menghilangkannya dari perhatian publik, dan menutup gerbang solusi. Alih-alih mengadili pelaku perusakan rumah jemaat Ahmadiyah dan mengungkapkan serta menumpas akar permasalahan yang ada, mereka justru buru-buru memerintahkan jemaat Ahmadiyah untuk menyepakati tuntutan mayoritas untuk tidak lagi menjalankan kegiatan peribadatannya. Pengaduan yang sudah dilakukan oleh para warga Ahmadiyah Lombok Timur sejak penyerangan Mei lalu pun tetap diabaikan. Membuat mereka harus melaporkan kedua kalinya ke Polda NTB pada Juli 2018(CNN Indonesia 2018). Pengabaian pemerintah dan aparat penegak hukum selama dua bulan seolah mengubur kekerasan nyata yang terjadi tersebut.

Semakin suatu konflik ditekan atau disembunyikan, justru dapat memicu masalah di masa mendatang. Kadang kasus yang ada justru perludi perkenalkan ke publik untuk dapat didiskusikan dan bisa semakin mengundang solusi yang berpotensi datang dari mana saja. Bahkan dari konflik itu sendiri bisa jadi merupakan bagian dari solusi yang dibutuhkan (Fisher, et al. 2000). Konflik yang ada perlu dikelola dengan baik agar tidak berujung kekerasan di masa mendatang, bukan hanya sekedar dilupakan.

Kekerasan yang disebabkan dorongan konflik sangat rentan terjadi ketika pada permasalahan sebelumnya tidak terselesaikan secara menyeluruh, namun hanya sekedar menyapu debu kebawah karpet.  Tindakan intoleransi mengalami repetisi karena pelaku belum jera akibat tidak kunjung di adili. Pembiaran tersebut seolah memberikan justifikasi kebenaran atas tindakan mereka. Terlebih ketika aparat desa dan penegak hukum justru mendesak agar JAI membuat pernyataan menyepakati tuntutan mayoritas.

Betul memang dalam waktu dekat kesepakatan seolah mampu meredam pecahnya konflik.Namun yang tercipta dari kesepakatan tersebut adalah stabilitas semu dan perdamaian negatif. Konflik belum tuntas. Hak asasi manusia jemaat Ahmadiyah di sana masih terenggut dan belum dipulihkan. Baik itu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan non derogablerights dan dijamin dalam Pancasila, maupun hak hunian layak karena mereka masih terpaksa tinggal di pengungsian yang serba terbatas dan tidak ada jaminan hidup secara aman. Kasus intoleransi dapat terulang kembali di masa mendatang.

Upaya Bersama: Penegakan Hukum dan Pemulihan

Transparansi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan dalam menangani kasus ini. Biarkan masyarakat mengetahui kelengkapan kasus yang terjadi agar dapat diusut hingga tuntas tanpa sekedar tandatangan di atas materai sebagai jalan pintas. Yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus intoleransi ini tidak hanya solusi tangible berupa kesepakatan yang juga hanya dipaksakan sepihak. Penting juga untuk menumbuhkan stabilitas berkelanjutan yang mencakup keamanan dan jaminan kebebasanberagama/berkeyakinan bagi semua. Jangan malah mengambil tindakan yang justru menjadi bahan bakar permisif bagi berkembangnya intoleransi di negara ini.

Perlunya koordinasi dengan FKUB juga tidak dapat dikesampingkan. FKUB juga seharusnya dilengkapi dengan keahlian penanggulangan krisis (crisis management), seperti kemampuan negosiasi dan mediasi. Jangan hanya menjadi bystander aktor eksternal yang tidak berupaya membangun transformasi konflik. FKUB diharapkan mampu mempromosikan narasi-narasi tenggang rasa dan perdamaian agar toleransi dalam masyarakat dapat terpelihara dan tidak terpengaruh seruan-seruan kebencian dari ormas keagamaan garis keras, fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat (BBC Indonesia 2018), maupun terprovokasi aturan SKB 3 Menteri no. 3 tahun 2008 tentang larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah.

Penyelesaian konflik tidak berhenti pada resolusi dengan penegakan hukum saja. Proses ini senantiasa berlangsung hingga mampu membawa transformasi konflik menuju perdamaian kekal.Dengan demikian, dibutuhkan komitmen pihak kepolisian untuk mengusut tuntas laporan kali kedua terkait kasus yang menimpa JAI Lombok Timur tersebut dan mengadili pihak yang terbukti bersalah. Secara bersamaan, keberlangsungan nasib dan jaminan HAM para korban harus menjadi fokus pemerintah daerah dan pusat. Jika HAM warganya belum dapat dipulihkan, maka kinerja pemerintah dalam memelihara jaminan hak masih gagal. Jika pembiaran terus dilakukan, sampai kapan mereka harus tetap tinggal di pengungsian meski puluhan tahun telah terlewati? Pemerintah harus sadar betul bahwa toleransi beragama bukan berarti permisif terhadap berkembangnya intoleransi yang merusak kebajikan bersama yang lebih besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *