Press Release Peringatan Hari HAM Internasional 2017

PERINGATAN HARI HAM INTERNASIONAL 2017:
HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
YANG BELUM SEPENUHNYA TERLINDUNGI

 

Jakarta, 10 Desember 2017 | Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada tanggal 10 Desember, Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Desk KBB) Komnas HAM dan Human Rights Working Group (HRWG) menegaskan bahwa jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih belum sepenuhnya terlindungi. Namun demikian, dalam satu tahun terakhir ada perkembangan positif yang harus dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa catatan Desk KBB Komnas HAM dan HRWG terkait Hari HAM Internasional tahun 2017, yaitu:

Pertama, salah satu momentum besar yang terjadi di level internasional bagi pemerintah Indonesia tahun 2017 ini adalah Sidang Universal Periodic Review (UPR) yang berlangsung pada bulan Mei 2017 di Jenewa, Swiss, yang di dalamnya masih mengangkat isu kebebasan beragama sebagai suatu hal yang signifikan di Indonesia. Dari total 167 rekomendasi UPR yang diterima pemerintah Indonesia, setidaknya 20 rekomendasi yang terkait dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang intinya mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih menjamin perlindungan hak atas KBB, mengambil langkah-langkah untuk memperhatikan perlindungan kelompok minoritas agama dan keyakinan, termasuk pemenuhan hak-hak dasar dan pelaksanaan prinsip non-diskriminatif.

Selain itu, terdapat rekomendasi yang dicatat (ditolak) oleh Pemerintah Indonesia untuk dijalankan selama 4 tahun ke depan, yaitu penghapusan pasal penodaan agama (blasphemy law), merevisi atau mencabut peraturan yang masih membatasi hak kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, serta penghapusan Pasal 156a KUHP. Ketiga isu tersebut menjadi isu yang cukup sensitif hingga saat ini, namun Desk KBB Komnas HAM dan HRWG menegagaskan bahwa untuk menghentikan jatuhnya korban-korban pelanggaran KBB, Pemerintah harus serius mendorong pelaksanaan rekomendasi tersebut dengan tahapan dan proses yang terukur hingga 4 tahun ke depan. Status “catatan” terhadap rekomendasi tidak menggugurkan pemerintah untuk tetap menjadikan isu-isu tersebut sebagai prioritas.

Kedua, bahwa selama satu tahun terakhir ini setidaknya belum terdapat kemajuan signifikan dalam upaya perlindungan KBB di Indonesia, dengan tetap belum terselesaikannya secara utuh sejumlah permasalahan yang terjadi, antara lain Ahmadiyah di Lombok, Syiah di Sampang, dan kasus-kasus pelanggaran KBB lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KBB selama ini, meskipun telah ada sejumlah proses yang dilakukan Pemerintah, namun belum mampu menghasilkan dampak positif bagi penikmatan HAM oleh para korban. Hal ini berarti bahwa Pemerintah perlu terus-menerus mengupayakan jaminan hak setiap warga negara sebagaimana ditegaskan di dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kewajiban HAM pemerintah Indonesia adalah untuk memastikan penikmatan hak bagi setiap orang terpenuhi, tanpa terkecuali dan diskriminatif serta menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini belum diselesaikan selama bertahun-tahun.

Ketiga, terdapat kemajuan yang signifikan di bidang perlindungan KBB di tahun 2017, terutama bagi jaminan hak-hak penghayat kepercayaan atau agama leluhur. Desk KBB Komnas HAM dan HRWG mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XIV/2016 dari proses persidangan di MK terhadap Judicial Review terhadap UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan hingga November 2017. Putusan tersebut menegaskan bahwa kolom agama di KTP bagi penghayat atau agama asli dapat dituliskan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.

Hal ini capaian serius bagi bangsa Indonesia dalam perlindungan HAM secara umum dan KBB secara khusus, sehingga pada tahapan yang lebih konkret ke depan, Pemerintah harus memastikan putusan ini dapat terlaksana secara maksimal dan dipahami oleh semua stakeholder yang terkait dengan substansi atau teknis pelaksanaan layanan administrasi kependudukan. Bila tidak, maka Putusan ini akan tetap menjadi dokumen yang tidak berguna untuk penikmatan HAM secara utuh bagi kelompok penghayat atau agama asli.

Keempat, selama satu tahun terakhir dan pada masa-masa selanjutnya, Desk KBB Komnas HAM dan HRWG mendorong Pemerintah untuk lebih memfokuskan diri pada hak-hak pemulihan bagi kelompok korban KBB yang dilanggar haknya, terutama untuk kasus Syiah Sampang, JAI di Lombok dan korban eks-Gafatar yang diusir dari Kalimantan. Hal ini untuk mendorong agar kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah harus betul-betul berdasarkan pada kebutuhan dan situasi saat ini, sehingga dampak dari setiap kebijakan itu bisa dirasakan langsung oleh korban. Untuk itu pula, Desk KBB dan HRWG mendorong semua pihak untuk memiliki satu kesepahaman Peta Jalan pemulihan hak bagi kelompok-kelompok ini dapat terwujud.

Kelima, dalam memperingati Hari HAM Internasional 2017 dan melalui Press Statement ini, Desk KBB dan HRWG mengumumkan secara resmi pembentukan platform website kampanye bersama untuk jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dapat dijadikan rujukan dalam advokasi KBB. Website yang dapat diakses melalui www.hakberagama.or.id kiranya dapat meningkatkan kapasitas, informasi dan ruang penyampaian pendapat bagi setiap orang terkait dengan isu KBB. Selain itu tersedia juga beberapa platform media sosial yaitu: Twitter @hakberagama, Facebook @hakberagama.or.id dan YouTube Channel “Hak Beragama”. Harapannya, semua stakeholder – termasuk Pemerintah – dapat memantau pemenuhan hak-hak KBB dengan mudah dan platform tersebut bisa menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan HAM yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban itu sendiri.

 

Jakarta, 10 Desember 2018
Desk KBB Komnas HAM dan Human Rights Working Group (HRWG)

CP: Jayadi Damanik: Koordinator Desk KBB Komnas HAM| Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif
HRWG: 081282958035

 

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Website: hakberagama.or.id
Twitter: @hakberagama
Facebook: @hakberagama.or.id
YouTube: Hak Beragama

 

Dokumen dapat diakses disini.