Populisme Sektarian dan Penguatan Kerangka HAM

April 2018 | Menguatnya wacana intoleransi dan konservatisme agama di Indonesia mengarahkan pada semakin disingkirkannya prinsip-prinsip penegakan hukum dan HAM. Di sisi yang lain, Negara tidak cukup meyakinkan masyarakat dengan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil, menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara. Sayangnya, tahun 2017 diawali dengan menguatnya populisme sektarianisme yang mengambil ruang dalam realitas masyarakat Indonesia saat ini, bahkan cenderung mengarah pada pengingkaran terhadap keragaman dan pluralitas masyarakat.

Sektarianisme adalah semangat atau tendensi yang eksesif pada aliran atau kelompok tertentu. Ketika semangat sektarianisme digunakan melalui propaganda yang populis, maka kencenderungan anti keberagaman terhadap kelompok lain, terutama yang secara demografis lebih kecil (minoritas), akan semakin menguat. Di ranah ini pula kemudian kelompok minoritas akan semakin rentan dan potensi tindakan massif menyasar kelompok-kelompok lemah ini semakin terbuka, dengan justifikasi suara terbanyak. Sebaliknya, bila dalam relasi yang seimbang, populisme sektarianisme yang terus dipupuk justru akan mengarah pada konflik horizontal antar kelompok atau massa.

Pencalonan pemimpin daerah yang berbeda agama, meningkatnya investasi asing dan arus pekerja luar negeri – terutama Tiongkok, dijadikan alasan justifikatif kelompok yang secara demografis mayoritas. Beberapa aksi bela Islam, meski secara implisit menyasar seseorang yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen, gerakan ini juga mewakili ragam kepentingan berbasis ekonomi dan sosial yang belum mampu dipenuhi oleh Negara.

Kemajuan dunia informasi dan komunikasi yang semakin meningkat menjadikan media sosial sebagai arena tarung yang bernuansa sektarian. Masing-masing kelompok tidak jarang mengekspresikan diri dengan pelbagai informasi yang tidak benar (hoax) atau bernada kebencian dan permusuhan. Sebuah peristiwa yang merugikan atau menguntungkan satu kelompok sedemikian cepat dikapitalisasi dan disebarkan melalui jejaring online untuk menguatkan posisi, merendahkan kelompok lain, atau semakin mengkotak-kotakkan posisi lawan dan kawan. Sementara publik terpapar dengan informasi yang tidak diketahui kebenarannya dan semakin ditarik untuk berada pada posisi berhadap-hadapan.

Penolakan terhadap populisme sektarian berbasis agama – yang dalam batas tertentu dapat mengancam keberagaman Indonesia – sayangnya justru disikapi oleh sejumlah kelompok dengan pendekatan yang sektarian pula, bukan pada pendekatan nilai yang dapat menjadi acuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, populisme tidak kemudian mengarah pada populisme positif yang lebih memilih perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagai dasar hidup bersama, tetapi justru memperkuat sentimen kelompok dan golongan. Hal ini tentunya semakin memperuncing ketegangan horizontal di antara masyarakat, dengan simbol dan identitas masing-masing.

Dalam situasi yang demikian, adalah penting menguatkan kembali pendekatan hak asasi manusia dan pendekatan hukum agar kelompok massa yang menggunakan populisme publik sebagai sarana mobilisasi massa untuk semakin sektarian dapat dikurangi dan dicegah, termasuk pula memutus mata rantai propaganda hoax dan kebencian yang tersebar di media sosial.

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah dan aparat penegak hukum – terutama kepolisian – telah cukup mampu mengatasi ragam propaganda populis yang digunakan untuk menyasar kelompok tertentu. Hal ini dilakukan dengan sejumlah operasi counter hoax yang dinisiasi oleh pemerintah, di antaranya dengan memutus mata rantai informasi dan menerapkan penegakan hukum bagi mereka yang menyebarkan informasi bohong, kebencian atau permusuhan, serta menindak tindakan-tindakan sektarian yang mengandung unsur kekerasan.

Meskipun demikian, penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah atau penegak hukum saat ini masih belum menggunakan pendekatan prinsip hak asasi manusia secara utuh. Polisi sebagai aparat penegak hukum dan pemerintah secara umum masih terjebak pada arus populisme sectarian yang mengemuka, sehingga tidak memiliki titik pijak yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan. Di sisi yang lain, aturan hukum yang di akhir 2016 dan awal 2017 digunakan oleh kelompok-kelompok sektarian untuk menyerang lawannya sebagian besar adalah delik-delik yang selama ini bertentangan dengan prinsip HAM itu sendiri dan seringkali digunakan untuk menekan kelompok minoritas. Akibatnya, bila tidak berada pada satu landasan moral normatif yang kuat, penegak hukum dan penegakan hukum itu sendiri akan terus terseret pada populisme massa yang saling mendesak, hingga satu titik mengambil jalan politis mempertimbangkan kelompok yang banyak secara jumlah. Bila ini terjadi, maka fenomena ini tidak hanya mengancam proses penegakan hukum di Indonesia, namun juga semakin melanggengkan politik populisme massa yang sektarian.

Menyikapi situasi saat ini, ketika masih terdapat ragam aturan yang bias (alias pasal karet) yang bisa mengenai siapa saja, penegak hukum harus sangat berhati-hati dalam penerapannya. Kehati-hatian ini mencegah penegak hukum terjebak pada politik sektarian dan menjadi “pentungan” bagi masing-masing kelompok. Kepolisian harus selektif untuk menerapkan aturan dan pendekatan, apakah memang harus melalui jalur hukum dan meneruskan ke pengadilan atau sebaliknya cukup diselesaikan dengan cara mediasi. Bisa jadi suatu tindakan atau perbuatan bertenangan dengan etika sosial (tidak etis), namun tidak semua hal yang tidak etis itu harus diselesaikan dengan pendekatan pidana. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan ujaran kebencian yang telah dibuat oleh Kapolri melalui yang menegaskan proses penyelesaian berjenjang, mulai persuasif dan dialog hingga proses hukum penyelidikan bagi tindakan yang betul-betul memunculkan efek serius dan dampak nyata dalam gangguan tata sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks ini pula kemudian, dengan tetap menjaga independensi penegakan hukum, sudah seharusnya pihak kepolisian beranjak dari jebakan sektarianisme yang di masa-masa sebelumnya jamak terjadi. Ragam kasus kekerasan main hakim sendiri atau ujaran kebencian yang nyata-nyata dilakukan oleh kelompok vigilante dan intoleran terhadap komunitas sipil di sejumlah wilayah di Indonesia harus dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan menindak pelaku sesuai dengan aturan pidana di Indonesia. Hal ini penting untuk menegaskan kembali asas negara hukum di Indonesia, karena sudah sejak lama penegak hukum seakan abai dan lalai untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan yang menggunakan atribut keagamaan, sehingga penindakan yang dilakukan betul-betul diarahkan pada para agen (yaitu aktor atau kelompok yang selama ini terus-menerus melakukan tindakan) ujaran kebencian atau kekerasan berbasis keagamaan.

oleh: Daniel Awigra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *