Perspektif HAM Tentang Ketertiban Umum Dan Hubungannya Dengan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Oleh Dr. Jayadi Damanik, S.P., M.Si., S.H.

Ketentuan tentang “ketertiban umum” (public order) sering digunakan tanpa kejelasan dan menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Penggunaannya terkadang dijadikan sarana pelanggaran HAM, bukannya melindungi, memenuhi, menghormati dan memajukan HAM. Pejabat pemerintah yang entah sengaja demi kepentingan yang menyertainya ataupun karena keterbatasan pemahamannya keliru merumuskan kebijakan. Selain itu, keliru pula dalam menerapkan apakah ketertiban umum dapat digunakan sebagai justifikasi membatasi hak internum atan eksternum kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Kekeliruan itu menyebabkan pengertian dan ruang-lingkup ketertiban umum menjadi tidak lagi bersesuaian dengan perspektif HAM yang kemudian justeru melanggar HAM. Artikel ini merupakan opini penulis perihal tersebut, sebagaimana yang juga disampaikannya dalam Seminar dengan tema “Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
Pelaksanaan Ketertiban Umum di Kota Depok” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Depok, tanggal 14 Desember 2017.

Ketertiban Umum
Pembahasan ketertiban umum dari perspektif HAM dapat merujuk pada International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR). Ketentuan ketertiban umum dalam dua instrumen HAM tersebut haruslah dibedakan dari istilah yang mirip dengannya tetapi berbeda makna dan implikasi yuridisnya, yaitu istilah penyelenggaraan kepentingan umum (public service) yang dikenal dalam hukum administrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Cetakan IX, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta,  2005, hlm.279. Hal ini perlu dibedakan, sebab dalam hukum administrasi sesungguhnya tidak dikenal ketertiban umum.

Penulisan “ketertiban umum” pun terkadang tidak lengkap, hanya menuliskan kata “ketertiban” tanpa dilengkapi dengan kata “umum”. Oleh karena itu, “ketertiban” yang dimaksudkan di sini menunjuk pada “ketertiban umum”. Dengan kata lain, istilah “ketertiban” haruslah dipahami sebagai “ketertiban umum”, sebab dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan misalnya disebutkan “ketertiban” yang dalam Penjelasannya dipahami sebagai “… ketertiban dalam masyarakat …”.

Ketertiban umum merupakan salah satu asas hukum dalam setiap sistem hukum, baik dalam Civil Law System (Eropa Kontonental), Common Law System (Anglo Saxson), Socialist Legal System, Islamic Law System, maupun dalam Chinese Law System yang secara lebih rinci dapat ditemukan dalam Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Cetakan V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.235-252. Indonesia menganut salah satu diantara sistem hukum tersebut, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Ketertiban umum dalam sistem-sistem hukum tersebut dipergunakan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakatnya, bukan justeru dipergunakan untuk tujuan yang sebaliknya yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM.

Ketertiban umum hendak dipastikan untuk menjaga tidak terjadinya pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat serta untuk menghindari pelanggaran HAM. Untuk itu diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai ketertiban umum agar benar-benar bermanfaat semaksimal mungkin, oleh karena salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan hukum. Pentingnya batasan tersebut pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional adalah karena hukum HAM pada dasarnya berdiri di atas dua “kaki”, yaitu Hukum Konstitusi (Hukum Tata Negara) pada tingkat nasional di satu sisi dan Hukum Internasional di sisi lain.

Ketertiban umum merupakan salah satu alasan yang digunakan dalam rangka pengecualian berlakunya hukum. Dengan kata lain, ketertiban umum pada dasarnya berkenaan dengan bagian yang tidak dapat disentuh dari sistem hukum setempat yang dianut oleh suatu negara yang diberlakukan sebagai aturan dalam hukum nasionalnya. Asas ini pun berlaku dalam instrumen internasional HAM, baik yang tergolong sebagai soft law, maupun yang tergolong sebagai hard law.

Soft law berbentuk Pernyataan Umum (Universal Declaration) yang tidak mengikat menurut hukum (non legally binding), contohnya: Universal Declaration of Human Rights 1948. Tidak demikian halnya dengan hard law, sebab yang disebut terakhir ini mengikat menurut hukum (legally binding), berikut dengan beragam istilah yang digunakan yang pada intinya digolongkan sebagai perjanjian internasional yang ada kalanya dinamakan traktat (treaty), pakta (pact), konvensi (convention), piagam (statute), charter, protocol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan sebagainya.

Perspektif HAM

Pengertian ketertiban umum dari perspektif HAM dapat ditemukan dalam The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (E/CN.4/1985/4, September 28, 1984), yaitu “… the sum of rules which ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded. Respect for human rights is part of public order (ordre public). Public order shall be interpreted in the context of the purpose of the particular human right which is limited on this ground” (… sejumlah ketentuan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip yang mendasar yang dibangun oleh masyarakat. Penghormatan terhadap HAM adalah bagian dari ketertiban umum. Ketertiban umum harus dipahami dalam konteks tujuan dari HAM tertentu yang terbatas dalam perihal ini).

Merujuk pada pengertian ketertiban umum tersebut, maka jelas bahwa ketertiban umum haruslah dipahami dalam konteks yang terbatas pada HAM tertentu, tidak boleh dipahami di luar batas-batas yang telah ditentukan dalam instrumen HAM utama, khususnya dalam ICCPR dan ICESCR. Bila diteliti secara cermat materi muatan pasal demi pasal dalam ICCPR dan ICESCR, maka ruang lingkup HAM tertentu yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan ketertiban umum itu hanyalah menunjuk pada pembatasan HAM tertentu saja.

Pertama, hak atas kebebasan setiap orang untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah suatu negara (Pasal 12 ayat (1) ICCPR). Kedua, hak atas kebebasan setiap orang untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri (Pasal 12 ayat (2) ICCPR). Ketiga, hak atas kebebasan pers untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang di depan pengadilan dan badan peradilan (Pasal 14 ayat (1) ICCPR). Keempat, hak atas kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama atau kepercayaannya (Pasal 18 ayat (3) ICCPR).

Dalam hubungannya dengan hak atas KBB, perihal yang keempat ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian, sebab hak atas kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama atau kepercayaannya itu tergolong sebagai forum externum, sehingga dapat dibatasi. Berbeda halnya dengan hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan jenis lainnya yang tergolong sebagai forum internum yang tidak dapat dibatasi atas alasan apa pun (Pasal 4 ICCPR). Hak atas KBB yang tergolong forum internum antara lain adalah hak atas kebebasan memilih agama atau kepercayaannya.

Selanjutnya, kelima, hak atas kebebasan setiap orang menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya (Pasal 19 ayat (2) ICCPR). Perlu pula dicatat bahwa hak ini haruslah dibedakan dengan hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu (vide: Pasal 19 ayat (1) ICCPR) yang tidak boleh dibatasi.

Keenam, hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 21 ICCPR). Dan ketujuh, hak atas kebebasan setiap orang untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya (Pasal 22 ayat (1) ICCPR dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b ICESCR).

Perlulah diingat pula bahwa dalam Pasal 28 ICESCR ditegaskan, “Ketentuan Kovenan ini akan berlaku untuk semua bagian negara tanpa pembatasan atau pengecualian apapun”. Juga perlu dirujuk ketentuan dalam Pasal 5 ICCPR (= Pasal 5 ICESCR) yang menegaskan “Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindakan apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini” (ayat (1)); dan “Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya” (ayat (2)).

Berdasarkan Pasal 28 ICESCR dan Pasal 5 ICCPR serta Pasal 5 ICESCR tersebut jelas bahwa tidak ada alasan yang sah bagi Pemerintah untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam ICCPR maupun ICESCR incasu ketentuan tentang Ketertiban Umum, tidak terkecuali mengenai ruang-lingkupnya.

Artikel dapat diunduh disini.

Unduh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *