PERAN DAN FUNGSI KOMNAS HAM DALAM PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Perlindungan KBB oleh Komnas HAM

April 2018 | Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Komasn HAM untuk mengatasi permasalahan kekakuan mandate dan mekanisme kerja yang dilakukan adalah dengan membuat mekanisme pelapor khusus (special rapporteur) untuk isu-isu HAM tertentu yang dijadikan prioritas. Hingga tahun 2016, telah terbentuk sejumlah pelapor khusus, yaitu: Pelapor Khusus Pembela HAM, Pelapor Khusus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Pelapor Khusus Minoritas, Pelapor Khusus Binsis dan HAM, Pelapor Khusus Lingkungan, dan sejumlah pelapor khusus lainnya.

Pembentukan mekanisme ini berdasarkan pada Peraturan Ketua Komnas HAM No. No. 002 /Commission/III/2013 tentang Tata Tertib Komnas HAM, Pasal 36 dan 54. Fungsi utama dan mandat pelapor-pelapor khusus ini adalah untuk menilai situasi HAM di suatu wilayah atau terhadap isu prioritas tertentu, membuat rekomendasi kepada Pemerintah, membuat rekomendasi perubahan kebijakan, menyediakan laporan regular, membuat laporan tahunan terkait mandate yang ditetapkan, yang kemudian disampaikan dan disahkan dalam Rapat Pleno Komnas HAM.

Secara praktik, mekanisme pelapor khusus ini mensiasati permasalahan menumpuknya pengaduan yang masuk, dengan mempercepat penanganan oleh tim khusus mulai dari peninjuan data, verifikasi data, serta merespon pengaduan secara lebih cepat, seperti melalui surat, urgent action, dan telepon, prosedur ini harus tetap disempurnakan. Pertama kali di tahun 2011-an, inisiasi pembentukan Desk ini dilakukan untuk merespon isu pembela HAM yang tidak masuk dalam kerangka perlindungan Komnas HAM di bawah UU No. 39 tahun 1999.

Pelapor Khusus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Pelapor Khusus lain yang dibentuk adalah Pelapor Khusus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang bekerja dengan dukungan dari Desk KBB, sebuah gugus tugas yang bekerja atas nama Pelapor Khusus. Sebagaimana namanya, Pelapor  Khusus bertanggungjawab atas isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, dengan pendekatan: a) Memperkuat mekanisme pemantauan dan dokumentasi; b) Memetakan dan melakukan analisa atas pengaduan-pengaduan yang masuk berdasarkan pada isu; c) Membuat laporan quarter (3 bulanan) atas situasi KBB di Indonesia; d) memperkuat peranan mandate mediasi, pendidikan dan pembangunan kapasitas, serta pemantauan dan asistensi pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus KBB; e) Mendorong perlindungan KBB melalui legislasi, baik di level nasional maupun lokal/daerah.

Dengan pendekatan ini, Pelapor Khusus KBB yang bekerja erat dengan Desk KBB ini telah mengeluarkan dua Laporan Tahunan atas situasi pelanggaran Hak KBB di Indonesia, yaitu pada tahun 2014 dan 2015, 6 laporan quarter (3 bulanan), Studi tentang tema-tema khusus KBB di Indonesia, serta mengasistensi sekitar 27 pemerintah daerah untuk melindungi dan memenuhi kewajiban HAM-nya terhadap hak-hak KBB. Dari sini, Pelapor Khusus telah mendorong perbaikan situasi dan kebijakan di level daerah terkait dengan hak KBB ini, di antaranya adalah selesainya konflik rumah ibadat di Kupang atas pembangunan masjid Nur Musafir, terlibat dalam pembentukan Gugus Tugas Toleransi di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, serta penerbitan 2 IMB pembangunan tempat ibadat di Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam perkembangannya, tidak semua mekanisme khusus ini berjalan efektif. Ragam faktor menjadi sebab tidak efektifnya pelapor-pelapor khusus ini, seperti sumber daya manusia, pendanaan, akuntabilitas dan transparansi, serta permasalahan teknis substantif lainnya. Untuk itu, di periode Komnas 2016 – 2021, mekanisme pelapor khusus ini kemudian direstrukturisasi berdasarkan kesepakatan Pleno Komnas HAM pada Mei 2018. Hal ini dibutuhkan untuk memperbaiki skema tugas dan fungsi Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan HAM secara menyeluruh, serta sebagai implikasi dari reformasi internal yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Berdasarkan pleno tersebut, mandat yang dimiliki oleh Pelapor Khusus dikembalikan langsung kepada Komisioner Komnas HAM dan diberlakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Komisioner. Adapun Tim Desk yang membantu pelapor khusus untuk  menjalankan mandat isu yang diemban, dibubarkan dan diletakkan pada mandat sub komisi yang ada di Komnas HAM.

Restrukturisasi ini memberikan implikasi pada pemenuhan dan perlindungan HAM. Alasan utama dibentuknya pelapor khusus menjadi salah satu situasi yang kembali muncul, yaitu koordinasi antar sub-Komisi dan penanganan suatu kasus secara cepat dan sistematis. Untuk isu kebebasan beragama, mandat ini diserahkan kepada 3 Komisioner pemegang mandat (Komisioner) Penelitian dan Penelitian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidian, serta Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, di bawah koordinasi Ketua Komnas HAM.

Dalam skema reformasi internal yang ada di Komnas HAM dan masa keanggotaan baru Komisioner Komnas HAM menjadikan penanganan isu kebebasan beragama tengah mencari formatnya yang ajeg. Di sisi yang lain, ragam persoalan yang muncul di lapangan terus mendesak untuk disikapi dan ditangani oleh Komnas HAM sebagaimana masa-masa sebelumnya. Peristiwa pelanggaran hak dan pengusiran warga JAI di Lombok Timur pada Mei 2018 menunjukkan bagaimana peranan penanganan dan respons cepat di Komnas HAM belum optimal berjalan yang kemudian menuntut perhatian serius bagi perumusan kembali tugas dan fungsi Komnas dengan struktur dan skema yang baru.

 

Skema Kerja Komnas HAM dalam KBB

Berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, skema kerja Komnas HAM terkait dengan kebebasan beragama bertumpu pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Komnas itu sendiri, mulai dari pengkajian dan penelitian, pemantauan dan pengawasan, mediasi dan koordinasi penangaan kasus, penguatan kapasitas lembaga negara dan pemerintahan, serta peranan koordinasi dengan NHRI yang lain. Peranan ini menjadi tetap relevan untuk saat ini untuk tetap memastikan peranan Komnas HAM dalam perlindungan dan pemajuan hak KBB di Indonesia.

  • Pengkajian dan Penelitian

Pengkajian dan Penelitian merupakan salah satu fungsi Komnas HAM yang dapat dimaksimalkan untuk masuk pada penanganan kasus dan perlindungan hak KBB. Pengkajian dan penelitian menjadi titik awal mengetahui ragam permasalahan dan pelanggaran HAM yang terjadi, serta menentukan arah bagaimana suatu permasalahan KBB harus disikapi dan ditangani oleh Komnas HAM.

Pada praktiknya, Komnas HAM melakukan pengkajian atas isu dan permasalahan KBB berdasarkan wilayah di mana pelanggaran terjadi atau berdasarkan pada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan/atau korban. Informasi tersebut menjadi titik awal untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi dan data, para pihak yang ada dalam peristiwa pelanggaran, serta intervensi paling efektif yang dapat digunakan. Pengkajian dan penelitian memberikan arah tentang bagaimana Komnas HAM harus bersikap dan bertindak atas suatu peristiwa pelanggaran.

  1. Penelitian dan pengkajian atas situasi hak KBB di suatu daerah atau suatu isu, termasuk pula kajian atas peraturan perundang-undangan di tingkat pusat atau daerah yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip KBB;
  2. Penerbitan hasil kajian dan penelitian;
  3. Memberikan rekomendasi dan masukan terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan KBB ataupun berdampak pada perlindungan KBB.
  4. Membuat standard setting KBB yang dapat digunakan oleh semua pihak dalam perlindungan dan pemajuan Hak KBB.
  5. Bekerjasama dengan bidang Pemantauan dan penegakan, membuat Laporan Tahunan terkait dengan KBB.

 

  • Pemantauan dan pengawasan; penerimaan kasus dan laporan tahunan

Salah satu kendala yang muncul ketika mekanisme pelapor khusus (desk khusus) dibentuk adalah lambatnya birokrasi dan koordin asi penanganan kasus di Komnas HAM, mulai dari pengaduan hingga penanganan. Pelapor Khusus atau Desk khusus dibentuk untuk mengatasi permasalahan birokrasi dan korodinasi tersebut, sehingga suatu kasus pelanggaran KBB yang diadukan dapat langsung ditangani oleh Pelapor atau Desk Khusus. Dengan adanya mekanisme shortcut ini, suatu kasus tidak menunggu proses administrasi yang ada di Pengaduan, namun Komisioner yang memegang mandat pelapor khusus atau staff desk khusus dapat segera menangani kasus yang diadukan.

Selain itu, pelapor khusus dan desk khusus dapat menjaga konsistensi dan keberlangsungan penanganan suatu kasus karena bekerja sesuai dengan program dan skema masing-masing yang telah ditetapkan dan dikoordinasikan terus-menerus. Hal ini memberikan pengaruh kuat bagi pemerintah (pusat dan daerah) di mana pelanggaran itu terjadi, karena pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat suatu rekomendasi tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemerintah yang menerima rekomendasi. Dengan adanya pemantauan dan pengawasan regular ini pula kemudian Komnas HAM tidak hanya berperan dalam penanganan kasus secara kuantitatif, namun juga memiliki ukuran-ukuran pencapaian tentang bagaimana suatu kasus ditangani (kualitatif).

  1. Menyikapi kasus-kasus yang muncul secara cepat, baik melalui media maupun melalui skema komunikasi langsung dengan pejabat yang terkait di wilayah/bidang pelanggaran;
  2. Melakukan pengamatan atas kasus-kasus KBB yang ditangani oleh Komnas HAM secara konsisten dan kontinyu.
  3. Pemanggilan para pihak untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan suatu dugaan pelanggaran hak KBB;
  4. Peninjauan di tempat kejadian pelanggaran KBB atau di tempat yang dianggap perlu.
  5. Koordinasi dengan korban dan pendamping korban dalam proses penyelesaian suatu pelanggaran KBB.
  6. Bekerjasama dengan bidang Pengkajian dan Penelitian, membuat Laporan Tahunan terkait dengan KBB.

 

  • Rekomendasi, mediasi dan koordinasi penanganan kasus

Peran lainnya yang relevan dengan pemajuan dan perlindungan KBB adalah rekomendasi, mediasi, dan koordinasi penanganan kasus yang berada di bawah mandat pemajuan dan penegakan HAM. Hal ini berangkat dari karakter lembaga Komnas HAM sebagai lembaga yang independen dan rekomendasi yang disampaikan seringkali tidak serta merta dijalankan oleh instansi penerima rekomendasi.

Proses mediasi dan koordinasi merupakan upaya Komnas HAM untuk memastikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada lembaga atau instansi pemerintah tertentu, baik pusat maupun daerah, dapat dijalankan. Hal ini dilakukan dengan skema pertemuan rutin, 3 bulanan, semester, hingga satu tahunan, baik melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Komnas HAM, komunikasi informal, maupun pertemuan tatap muka dengan pejabat yang terkait.

  1. Menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi atau penanganan kasus-kasus KBB yang ditangani oleh Komnas HAM, di antaranya melalui:
  • Surat resmi yang dikirimkan oleh Komnas HAM kepada lembaga negara atau pemerintahan terkait, baik pusat maupun daerah;
  • Melakukan komunikasi informal dengan pejabat atau pemangku kewajiban penerima rekomendasi;
  • Melakukan kunjungan ke kantor-kantor lembaga negara atau pemerintahan, pusat dan daerah, yang dipanang perlu dan mendesak;
  1. Membuat pertemuan-pertemuan berkala dengan pemangku kewajiban di tingkat daerah atau pusat untuk koordinasi penyelesaian kasus KBB dalam skema konsultasi.
  2. Menjalankan peranan mediasi untuk kasus-kasus pelanggaran KBB yang dipandang penting dan mendesak.
  3. Memberikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik kepada Pengadilan maupun kepada DPR.

 

  • Penguatan kapasitas lembaga negara dan instansi pemerintahan

Peranan lainnya yang dapat dilaksanakan oleh Komnas HAM adalah terkait dengan penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah atau instansi negara lainnya dalam jaminan perlindungan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Penguatan kapasitas ini juga bagian dari proses pengawasan dan koordinasi di instansi pemerintahan, pusat dan daerah, serta memastikan agar instansi tersebut menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komnas HAM.

  1. Membuat pelatihan HAM dan/atau KBB di daerah-daerah yang dipandang perlu dan mendesak;
  2. Mendiseminasikan Standard Setting HAM yang dihasilkan oleh Komnas HAM kepada pemangku kewajiban HAM;
  3. Memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan korban terkait dengan hak-hak KBB;

 

  • Kendali koordinasi dengan NHRI dalam pemantauan dan pengawasan

Salah satu peranan penting Komnas HAM yang dapat dilakukan untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM adalah mengkoordinasikan lembaga-lembaga independen negara (NHRI) terkait dengan pemantauan, pengawasan, dan penanganan suatu kasus, termasuk pula pelaksanaan rekomendasi yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk meningkatkan daya tawar Komnas HAM di hadapan pemangku kewajiban dan meningkatkan koordinasi di antara NHRI dalam penanganan suatu kasus.

  1. Melakukan pertemuan koordinasi regular dengan lembaga-lembaga negara independen dan membahas permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani.
  2. Komunikasi informal terkait dengan kasus-kasus yang muncul di lapangan dan memerlukan penyikapan segera/ mendesak;
  3. Pertemuan di tingkat daerah bersama dengan pejabat di tingkat daerah untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak KBB;
  4. Melaksanakan fungsi pemantauan secara bersama-sama, mengeluarkan rekomendasi, serta mengawasi pelaksanaan rekomendasi bersama tersebut secara konsisten dan regular.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *