Penyelesaian Pengungsi Ahmadiyah di Mataram: Beberapa Catatan Praktik Baik

Oleh: Fatma Jauharoh

April 2018 | Penyelesaian permasalahan yang dialami warga JAI di Transito Mataram dan Eks Rumah Sakit Praya Lombok Tengah menjadi potret buram jaminan perlindungan hak-hak konstitusi warga negara, mereka telah mengalami beragam tindakan pelanggaran baik secara pisik maupun non pisik yang mengakibatkan warga JAI selalu dalam situasi tidak aman di berbagai wilayah di NTB. Sebagian dari mereka akhirnya menjadi pengungsi dan sudah 12 tahun belum ada solusi yang mereka dapatkan.

Sudah berbagai upaya dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penyelesaian permasalahan pengungsi JAI, belum ada yang membuahkan hasil.   sebagian warga masyarakat termasuk organisasi keagamaan terhadap JAI yang dianggap menganut paham sesat. Sementara itu, sikap pemerintah yang cenderung kurang bersungguh-sungguh dalam mendorong penuntasan juga turut menjadi faktor.

Di tengah berbagai kebuntuan tersebut, satu perubahan penting yang bisa dicatat dari keberadaan para pengungsi JAI terutama di Mataram adalah sudah mulai adanya penerimaan sosial dari masyarakat sekitar lokasi pengungsian terhadap JAI, mereka yang sebelumnya tertutup dan tidak berinteraksi dengan warga sekitar, saat ini sudah mulai banyak berubah. Warga JAI misalnya sudah mulai terlibat dalam musyawarah warga dalam merencanakan kegiatan bersama.

Mereka sudah mulai terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (MPBM) yang diadakan pemerintah kelurahan. Mereka juga sudah diundang dalam musyawarah dan diskusi kegiatan warga baik di kelurahan maupun di lingkungan. Mereka juga sudah terlibat dalam aktivitas bakti social bersama seperti bersih-bersih kampong, penanaman pohon bersama, pengobatan gratis, donor darah. Berbagai kegiatan sosial tersebut menunjukkan bahwa sudah ada penerimaan sosial terhadap warga JAI sekaligus menjadikan warga JAI merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga kelurahan.

Selain dalam aspek penerimaan sosial, kemajuan penting yang bsa dicatat adalah kemajuan dalam aspek layanan publik dari pemerintah. Beberapa pelayanan tersebut antara lain: Pelayanan Posyandu dari sebelumnya tidak diundang dan dinformasikan kini kader posyandu memberikan pelayanan maksimal dengan menginformasikan jadwal pelayanan posyandu, memasang jadwal pelayanan bahkan sampai di datangi secara langsung jika tidak hadir; Warga pengungsi sudah terdata dalam Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan saat ini dalam tahap menunggu pemberian/distribusi kartu; Untuk akses dan layanan pendidikan anak-anak Ahmadiyah telah mendapatkan layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP); Semua warga pengungsi sudah memiliki Kartu Tanda Pendudu (KTP) termasuk proses pengurusan KTP baru tidak ada masalah; Mereka sudah mendapatkan Buku Nikah melalui program isbat nikah; Sudah mendapatkan Akte Lahir bagi anak-anak Ahmadiyah yang selama ini sulit mendapatkan akses untuk penerbitan Akte lahir. Saat ini kondisinya sudah baik, tinggal menunggu partisipasi aktif warga Ahmadiyah untuk mengurus secara proaktif; Mereka juga sudah dilayani untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat keterangan lainnya sudah dengan mudah dan terbuka diakses oleh warga Ahmadiyah melalui kelurahan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perubahan kebijakan juga menjadi salah satu kemajuan penting yang bisa dicatat. Salah satunya adalah pelibatan warga Ahmadiyah bersama warga lainnya menjadi pengurus kelompok wanita tani (KWT) Wijaya  Kusuma II melalui surat Keputusan Lurah Pejanggik Nomor : 03/SOS/Kel-PJK/I/2015 tentang Susunan Kelompok Wanita Tani  Wijaya Kusuma II Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram.

Berikutnya, warga Ahmadiyah juga ditunjuk sebagai pengawas tempat pembuangan sampah (TPS) melalui Surat Keputusan Lurah Pejanggik Nomor : 09/Kel-PJK/VI/2018 tentang Penunjukan Petugas Pejaga/Pengawas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik; Dan yang terakhir adalah pelibatan warga Ahmadiyah bersama warga lainnya sebagai petugas penjaga kebersihan sungai melalui Surat Keputusan Lurah Pejanggik Nomor : 07/Kel-PJK/III/2016 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai Kelurahan Pejanggik. Berbagai kebijakan tersebut secara langsung memperkuat penerimaan masyarakat kelurahan terhadap warga JAI yang sebelumnya sulit diterima.

Berbagai kemajuan tersebut lahir karena beberapa faktor: Pertama, sikap kepemimpinan inklusif yang diterapkan oleh Lurah Pejanggik yang menempatkan warga JAI dalam posisi yang sama dengan warga kelurahan lainnya untuk berperan dan mendukung program kelurahan. Kelurahan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap warga JAI karena perbedaan keyakinan. Lurah juga mampu memberi pemahaman kepada warga non JAI untuk menerima dan bekerjasama dengan warga JAI; Kedua, kepemimpinan inklusif ini juga telah memberi pelauang bagi hadirnya seperangkat aturan di tingkat kelurahan yang juga inklusif. Faktor ini sangat penting memperkuat dan mempertegas posisi warga JAI sebagai bagian dari warga kelurahan; Ketiga, keberhasilan Lakpesdam meyakinkan berbagai pihak untuk tidak menempatkan perbedaan keyakinan sebagai penghambat kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi. Program PNPM yang dijalankan Lakpesdam mampu membuka sekat antar warga dan menjembatani kerjasama yang lebih netral di luar pertimbangan keyakinan.

Note: Tulisan ini disarikan dari riset HRWG tahun 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *