Tanya Jawab

Mengapa permasalahan hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) menjadi penting di Indonesia ?
Permasalahan hak atas KBB menjadi penting di Indonesia, karena pada satu sisi hak atas KBB dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) dan dalam berbagai undang-undang yang terkait (das sollen), tetapi pada sisi lain sebagai negara dengan beragam etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya, masih terus berlangsung beragam intoleransi di Indonesia yang salah satunya adalah intoleransi di bidang KBB (das sein). Permasalahan kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya ini memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh agar keharmonisan, non-diskriminasi dan toleransi segera menjadi kenyataan.
Apa yang dimaksud dengan Pelanggaran hak atas KBB ?
Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 (UU No.39/1999), pelanggaran hak atas KBB dapat dipahami sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak atas KBB seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang yang terkait, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang No.39 Tahun 1999, maka pelanggaran hak atas KBB dapat dipahami sebagai perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar agama dan keyakinan yang dapat mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial warga negara Indonesia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat Negara terhadap warga Negara) maupun horizontal (antar warga Negara sendiri).
Apa yang dimaksud dengan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan?
Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No.39/1999, diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan dapat dipahami sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama dan keyakinannya yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Apa yang dimaksud dengan non-derogable rights ?
Non-derogable rights dipahami sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 disebutkan 7 (tujuh) hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun itu, yakni: hak hidup; hak untuk tidak disiksa; hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tujuh hak tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.39/1999.
Apakah Hak Beragama tergolong sebagai non-derogable rights ?
Ya, bila dicermati ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No.39/1999 tersebut, maka jelas bahwa hak beragama merupakan salah satu dari tujuh hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Meski hak beragama tergolong sebagai non-derogable rights, apakah dalam menjalankan hak beragama dapat dilakukan pembatasan ?
Ya, meski hak beragama tergolong sebagai non-derogable rights, tetapi dalam menjalankannya dapat dilakukan pembatasan (restriksi/limitasi) yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 UU No.39/1999. Menjalankan hak beragama inilah yang tergolong ke dalam forum eksternum yang dapat dibatasi, sedangkan kebebasan memilih keyakinan dan agama tergolong ke dalam forum internum yang tidak dapat dibatasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Komentar Umum No.22 yang disusun oleh Komite HAM PBB pada tahun 1993 jo. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966.
Perbuatan-perbuatan apa sajakah yang tergolong sebagai “menjalankan hak beragama” (forum eksternum) yang dapat dibatasi?
Perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai “menjalankan hak beragama”, antara lain: beribadah, pentaatan agama, pengajaran, perayaan hari raya, aturan tentang makanan, pakaian, pemilihan pemimpin agama, mendirikan organisasi keagamaan, mengadakan sekolah agama, menyebarkan teks-teks atau publikasi agama, dan mendirikan tempat ibadah atau ritual.

Pertanyaan Seputar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.