Pendaftaran dan Pengakuan Agama/Keyakinan oleh Negara

April 2018 | Permasalahan tentang pendaftaran dan pengakuan sebuah agama/keyakinan oleh Negara penting untuk diungkapkan di sini, terutama untuk merujuk kepada standard dan instrument HAM internasional dalam kaitannya dengan hak setiap orang atau kelompok untuk menikmati kebebasannya dalam beragama dan berkeyakinan.
Dalam konsepsi HAM, pendaftaran sebuah agama atau keyakinanbukanlah merupakan kewajiban dan tidak menjadi prasyarat bagi melaksanakan suatu agama tertentu. Pendaftaran ini hanya sebagai perwujudan dari status badan hukum, karena dalam beberapa kegiatan kolektif komunitas agama atau keyakinan biasanya membutuhkan status kepribadian hukum yang diakui sebagai badan hukum dengan tanggung jawab sebagai hukum korporasi.
Sementara posisi kedudukan manusia yang tidak dapat disangkal sebagai pemegang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan peringkat normatif tertinggi, yang bersifat independen, dibandingkan prosedur administratif yang diperlukan untuk mendapatkan status hukum.Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebuah kelompok agama/keyakinan hanya dibutuhkan untuk menentukan atribusi status badan hukum.
Keputusan administratif yang dikeluarkan negara ini tidak pula dapat dipandang sebagai tindakan belas kasih (mercy), namun menurut hukum internasional, Negara wajib untuk mengambil peran aktif dalam memfasilitasi penikmatan HAM secara penuh, termasuk pula kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan tidak menyediakan pilihan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok agama/keyakinan, maka Negara telah gagal untuk menjalankan kewajiban mereka di bidang HAM dan kebebasan beragama.
Salah satu konsep dalam kebebasan beragama yang terkait dengan pendaftaran di atas adalah tentang “pengakuan”.Pengakuan adalah salah satu istilah kunci yang banyak diperdebatkan dan disalahpahami dalam konsepsi kebebasan beragama dan berkeyakinan.Kesalahpahaman ini dapat memberikan dampak negatif bagi pemenuhan dan perlindungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, karena dapat mengaburkan kewajiban internasional HAM yang diemban oleh Negara.

Tiga Arti Pengakuan
PK KBB membedakan antara tiga arti dari pengakuan, yaitu:
Pertama, arti yang paling fundamental dari “pengakuan” perasaan untuk menghormati kedudukan semua manusia sebagai pemegang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagai turunan dari kedudukan martabat kemanusiaan yang melekat pada seseorang;
Kedua, pengakuan dalam arti penyediaan status badan hukum bagi kelompok agama yang mungkin dibutuhkan untuk melakukan tindakan hukum secara kolektif. Untuk mendapatkan status ini, maka dibutuhkan sejumlah “prosedur pengakuan” yang dibentuk bukan untuk menghalangi, baik secara de facto atau de jure, akses terhadap status hukum.
Ketiga, pengakuan dalam arti status istimewa tertentu untuk beberapa kelompok agama atau keyakinan, seringkali mewujud pada tindakan-tindakan yang menguntungkan, seperti pembebasan pajak atau pemberian subsidi, pada kelompok agama atau keyakinan tertentu.
Ketiga pemaknaan di atas relevan dalam pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh Negara. Namun, ketiganya memiliki implikasi yang berbeda-beda. Kedudukan manusia sebagai pemegang hak menjadi dasar utama pemenuhan hak, sehingga ia tidak dapat dihalangi dengan permasalahan administratif dalam “prosedur pengakuan”, karena prosedur ini hanya dibutuhkan untuk kebutuhan hukum komunitas keagamaan. Dalam hal ini pula, prosedur yang dibuat oleh Negara harus cepat, transparan, adil, terbuka dan tidak diskriminatif.Dengan kata lain, Negara harus memastikan bahwa semua individu dapat menikmati kebebasan berfikir, hati nurani dan agama/kepercayaan atas dasar penghormatan terhadap martabat manusia yang melekat pada mereka. Menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai HAM ini tidak tergantung pada prosedur pendaftaran adminisitrasi, karena kedudukan pemegang hak bersifat independen dan tidak membutuhkan persetujuan dari Negara.
Sementara pemaknaan yang terakhir, yaitu terkait hak istimewa kelompok agama tertentu, hal ini tidak selalu berimplikasi pada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.Hanya saja, bila Negara hendak menerapkannya, maka harus menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Negara harus memastikan bahwa status khusus yang diberikan tersebut, baik secara de jure atau de facto, tidak menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap penganut agama atau kepercayaan lain.Lebih dari itu, posisi khusus yang diberikan oleh Negara kepada kelompok agama atau kepercayaan tertentu tidak boleh dijadikan alat bagi negara untuk tujuan kepentingan politik (identitas), karena hal ini dapat merugikan hak-hak inidvidu dari kelompok minoritas.
Kesulitan yang dihadapi oleh komunitas agama atau kepercayaan yang tidak terdaftar
Komunitas agama atau kepercayaan yang tidak terdaftar biasanya menghadapi ragam kesulitan dalam membangun komunitasnya. Tanpa status kepribadian hukum, misalnya, mereka tidak bisa membuka rekening bank atau terlibat dalam transaksi keuangan. Rumah ibadah juga biasanya dibangun di atas tanah milik pribadi yang secara informal, sehingga bila seseorang ini meninggal, aset komunitas justru menjadi permasalahan kelompok agama atau ahli waris.
Kelompok masyarakat agama atau keyakinan yang tidak memiliki status hukum ini juga menghadapi hambatan ketika mereka hendak mendirikan sekolah keagamaan swasta. Hal ini berdampak pula pada orang tua atau wali yang berhak untuk memastikan pendidikan anak-anak mereka seuai dengan ajaran agama dan moral mereka sendiri. Bahkan, hal ini bisa mengancam generasi sebuah komunitas bila sekolah tinggi yang mendidik para tokoh agama justru tidak dimungkinkan karena mereka tidak memiliki status badan hukum.Tidak adanya status hukum ini mengancam kelangsungan hidup komunitas agama dan keyakinan dalam jangka panjang.
Tidak adanya status hukum ini juga dapat berpengaruh negatif pada peluang penganut sebuah agama/keyakinan untuk merayakan hari libur atau upacara seusai agama dan keyakinan mereka. Masalah lain menyangkut pendirian badan usaha. Dengan tidak adanya status badan hukum, tanggung jawab keuangan dan risiko harus ditanggung oleh individu anggota masyarakat secara pribadi.
Rekomendasi PK KBB tentang Pendaftaran Agama/Keyakinan
Secara lebih rinci dan detil, PK KBB telah menyampaikan rekomendasinya kepada Negara terkait dengan pendaftaran suatu agama/keyakinan ini, yaitu:
1) Secara sistematis Negara harus membangun langkah apapun untuk menjelaskan pemahaman tentang penghormatan terhadap hak setiap orang atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai HAM universal yang didasarkan pada martabat umat manusia.
2) Negara harus menahan diri untuk memberikan tekanan kepada kelompok agama atau kepercayaan yang anggotanya memilih untuk tidak terdaftar sebagai badan hukum di bawah hukum domestik.
3) Negara harus menginstruksikan segenap penegak hukum dan badan-badan pemerintah lainnya bahwa kegiatan keagamaan dari komunitas keagamaan atau keyakinan yang tidak terdaftar adalah sah (legal), karena kedudukan manusia yang memiliki hak kebebasan beragama dan berkeyakinan lebih utama dibandingkan pendaftaran yang prosedural.
4) Negara harus menawarkan pilihan dan prosedur yang sesuai dengan kelompok agama atau keyakinan untuk mendapatkan status hukum bila mereka menginginkan. Prosedur administrasi tersebut harus dilakukan dengan semangat untuk melayani penikmatan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua orang, sehingga prosesnya harus cepat, transparan, adil, inklusif dan tidak diskriminatif.
5) Pendaftaran harus didasarkan pada elemen-elemen yang jelas dan sesuai formalitas hukum, sehingga tidak tergantung pada persyaratan formal yang luas, seperti jumlah anggota, waktu komunitas tersebut ada, isi dan ajaran dari agama/keyakinan, struktur masyarakatnya, atau cara menunjuk tokoh agamanya.
6) Negara harus memastikan bahwa tidak ada suatu komunitas agama tertentu yang memiliki hak “veto” untuk menentukan status pendaftaran kelompok agama/keyakinan yang lain, baik secara de facto atau de jure.
7) Negara harus memberikan pemulihan hukum yang efektif bagi individu atau kelompok yang mengeluhkan adanya penolakan dalam pendaftaran sebuah agama/keyakinan.
8) Negara harus menahan diri dari melepaskan/menghapuskan status hukum agama atau keyakinan tertentu yang telah dimiliknya sebagai alat untuk mengendalikan atau memojokkan kelompok tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan bangunan budaya Negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *