Harapan dan Tantangan Pemenuhan Hak Konstitusional

Oleh: Sudarto

Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 ayat (1),(2), dan Pasal 64 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pertanyaannya kemudian apakah dengan dikabulkannya permohonan uji materi oleh MK sebagaimana disebutkan secara otomatis eksistensi dan hak-hak konstitusional komunitas kelompok penghayat kepercayaan telah diakui (recognisi) dan dapat dipenuhi? Pertanyaan tersebut menjadi penting dalam rangka menguji konsistensi Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana dimanatkan oleh konstitusi.

Membaca Peta Putusan MK

Respon kontroversi terhadap Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 muncul dari beberapa kalangan, antara lain kalangan politisi, pemuka agama dominan, kelompok intoleran tau mungkin juga berasal dari kalangan birokrasi. Namun demikian, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, negara tidak boleh tunduk dengan penolakan orang perorangan termasuk juga kelompok yang tidak menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Dengan kata lain Negara harus konsisten menjalankan keputusan MK yang telah mengabulkan secara keseluruhan uji materi yang diajukan oleh Komunitas Parmalim, Sedulur Sikep dan lainnya, termasuk menjamin terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang selama ini terabaikan.

Pembacaan terhadap putusan MK No 97, terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dapat diidentifikasi: Pertama, menyangkut hak untuk beragama dan menganut kepercayaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, alinea 4, Pasal 28, sebenarnya cukup meneguhkan bahwa hak untuk beragama dan menganut kepercayaan adalah hak yang “given” bukan pemberian negara. Pasal 29, negara yang menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Maka, ketentuan di Pasal 61 dan 64 yang mewajibkan pengsongan kolom agama di KK dan KTP, berdampak diskriminatif dan inkonstitusional. Secara tekstual Pasal 28e dan Pasal 29 UUD 1945, selalu disebutkan agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang berbeda namun sejajar. Menurut Mahkamah Konstitusi, seseorang berhak menganut agama dan kepercayaan, tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain, sehingga. Setiap orang memiliki hak yang sama. Kedua, terkait hak untuk mendapatkan layanan publik yang tidak disriminatif. Mengutip UU layanan publik, konsiderannya negara posisinya melayani. Dengan ketentuan Pasal 81 dan 84 menunjukkan diskriminasi. Ketiga, soal perlindungan negara terhadap agama dan kepercayaan sebagai hak yang melekat. Keempat, selama ini tiadanya kepastian hukum terhadap penghayat.

Di dalam membaca pertimbangan MK, biasanta terdapat dua isu penting, yaitu mengabulkan seluruh permohonan atau sebagian atau juga menolaknya. Pada putusan tersebut MK mengabulkan untuk seluruhnya. Maka konsekuensinya. Pertama, kata agama Pasal 61 dan Pasal 64 yang sudah diubah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Kedua, pasal 61 dan 64 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Jadi, kalau dilihat dari putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak perlu lagi revisi terhadap regulasi (UU Adminduk). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi, mengikat, serta merta dan final. Mestinya dengan putusan seperti ini, secara regulasi tidak perlu ada perubahan, serta merta itu harus berlaku. Hanya perlu dirumuskan lebih lanjut kebijakan administratif yang terdampak. Dengan demikian secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi sudah berlaku, sehingga akan berakibat hukum.

Akibat hukum dari putusan. Pertama, MK memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan yang sama dan sejajar dengan pemeluk agama. Sehinggan penghayat kepercyaan mestinya diberikan hak seluas-luasnya karena sudah mengalami diskriminasi dan dianggap lebih rendah dari agama. Kedua, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan. Dengan pengakuan terhadap kepercayaan, implikasinya kewajiban negara untuk melindungi. Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Pengakuan ini tidak hanya berimplikasi pada perubahan KK dan KTP tetapi menyangkut semua adminunduk. Ketiga, keharusan dilakukannya perubahan dan penyusunan kebijakan adminduk yang non diskriminatif. Keberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya Pasal 61 dan 64 tapi seluruh regulasi yang mengatur tentang kolom agama. Beberapa ketentuan Pasal yang tidak diajukan, misalnya Pasal 8 dan Pasal 58. Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi dasar perubahan, secara administratif, terhadap perubahan semua keperluan terkait dengan adminduk yang diatur dalam Pasal 58 ayat 4. Seperti misalnya layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum.

Persoalan Lapangan

Terkait Putusan MK No 97 dimaksud, terdapat beberapa persoalan di lapangan, utamanya terkait masih beragamanya respon pemerintah daerah yang menjadi kantong-kantong keberadaan komunitas Penghayat. Sebagian pemerintah daerah atau instantsi terkait langsung menyesuaikan kebijakan dengan semangat putusan MK dimaksud, namun sebagian besarnya masih dihadapkan dengan berbagai persoalan. Secara umum dapat diklasifikasikan kedalam empat kluster persoalan.

Pertama, tujuan pokok dari putusan MK sesungguhnya menyangkut bagaimana recognisi terhadap komunitas penghayat dapat terpenuhi dengan baik. Namun pada tataran implementasi komunitas Penghayat sepertinya masih dihadapkan dengan problem isi dan substansi hukum (conten of law), kelembagaan (struktur of law) dan prilaku apatur negara (culture of law) yang hendak menjalankan putusan MK tersebut (Zakaria, 2018:1).

Kedua, terkait dengan isu kelembagaan, jika amanat putusan MK mengisyaratkan adanya ketentuan agar penghayat disetarakan dengan agama. maka implementasi putusan tersebut dihadapkan dengan persoalan bagaimana kepercayaan akan dilembagakan. Pertanyaan pokonya, apakah kemudian kelompok penghayat kepercayaan akan dikembalikan satu atap di Kementerian Agama atau tetap dalam direktorat Kepercayaan Kepada Tuhah Yang Maha Esa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Mestinya jika mengikuti logika kesetaraan antara agama dan kepercayaan (religion or believe), tidak ada pilihan lain kecuali Kepercayaan juga harus dalam naungan Kementerian Agama. Jika ini terjadi, restrukturisasi Kementerian Agama menjadi satu kemestian.

Ketiga, beragamnya respon dari komunitas Penghayat Kepercayaan itu sendiri. Di antara kelompok penghayat ada yang menginginkan palayanan satu atap di Kementerian Agama. Argumennya bahwa perlaukan diskriminasi yang mereka alami disebabkan selama ini secara structural memang mereka dibedakan. Sementara itu sebagian penghayat tidak masalah tetap berada di Kemendikbud, sepanjang mereka tidak didiskriminasi dalam pelayanan seperti halnya pemeluk agama lainnya. Persoalan lainnya menyangkut nomenklatur. Sebutan apa yang harus diisikan dalam kolom agama dalam catatan adminduk lainnya. Sebutan “Penghayat Kepercayaan” atau Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih belum ada ketentuan. Selain itu pada tubuh penghayat kepercayaan sendiri masih dihadapkan dengan tantangan apakah mesti berorganisasi atau tidak perlu berorganisasi. Sebab logika birokrasi negara hanya akan melayani kelompok penghayat yang terdaftar dalam daftar kelembagaan negara termasuk untuk tujuan pelayanan dan penganggaran.

Keempat, Belum tersosialisasinya dengan baik Putusan MK No.97 dimaksud, dampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia terutama kelompok agama-agama besar belum cukup memehami atau bahkan sini dengan sebutan “Kepercayaan” kecuali di level elit agama dalam masyarakat yang kemudian memberikan respon beragama pula.

Beberapa Catatan

Putusan MK No 97 mestinya tidak hanya berdampak luas bagi komunitas penghayat yang selama ini terdiskriminasi secara sistematis, terstruktur dan meluas, tetapi juga berdampak pada berbagai kebijakan dan regulasi. Hal ini mengindikasikan betapa luasnya spektrum advokasi yang harus dilakukan terhadap komunitas Penghayat. Jika recognisi substansi terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan menjadi pilihan sebagaimana amanat putusan MK, beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan diantaranya: pertama, pemerintah (eksekutif dan DPR) perlu membuat perubahan kebijakan terkait pelayanan terhadap komunitas Penghayat Kepercayaan. Sedikitnya terdapat 14 regulasi setingakt UU dan 4 RUU yang masih mengandung diskriminasi terhadap penghayat yang perlu direvisi. Siantaranya: UU PNPS, UU Sisdiknas, UU Ketenagakerjaan, UU TNI dan UU Polri, UU Perkawinan, UU Pemda, UU Perbankan dan lainnya. Kedua, Kemendagri harus membuat kebijakan agar tidak terjadi tindakan diskriminatif dalam layanan publik, misalnya dengan menyusun SOP yang akan dijalankan di seluruh daerah. Ketiga, perlu keterlibatan lembaga lainnya, agar pelayanan adminduk tidak menimbulkan tindakan diskriminasi dan advokasi yang dilakukan mencapai hasil optimal.

Last but not least, jika akhirnya pilihannya perlakuan yang setara bagi Penghayat kepercayaan, dimana mereka kemudiyan dilayani dalam satu atap di Kementerian Agama, maka restrukturisasi lembaga terbesar ketiga dalam soal anggaran ini menjadi perlu dipertimbangkan. Pada beberapa kesempatan sering penulis ungkapkan agar struktur Kementerian Agama tidak lagi mencerminkan bagibagi kekuasaan diantara kelompok agama, melainkan kelembagaan di Kementerian ini harus berdasarkan fungsinya. Jika selama ini dirjen dibentuk berdasarkan keterwakilan kelompok agama yang dilayani oleh Kementerian ini, seperti Dirjen Agama Islam, Kristen, Protestan dan seterusnya, ke depan harus berdasarkan fungsinya yakni Dirjen, Pendidikan Agama dan Kepercayaan, Dirjen Dialog antar Agama dan Kepercayaan, Dirjen sarana dan prasarana agama dan kepercayaan, Dirjen Kunjungan Tanah Suci dan lainnya

Artikel dapat diunduh disini.

Unduh