Diskriminasi, Mayoritas-Minoritas Dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Oleh: Dr. Jayadi Damanik, S.P., M.Si., S.H.

Konsep diskriminasi dalam perspektif hukum hak asasi manusia (HAM) berhubungan erat dengan konsep mayoritas-minoritas yang keduanya sangat berguna untuk menganalisis ketentuan tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU No.1/PNPS/1965). Artikel ini merupakan opini penulis perihal tersebut. [i]

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999), Indonesia secara yuridis-normatif mengenal 11 variabel dasar diskriminasi, salah satunya adalah diskriminasi atas dasar agama. Jika materi muatan suatu undang-undang mengandung norma yang membatasi, melecehkan, atau mengucilkan langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, misalnya, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun kolektif, maka norma hukum yang demikian tergolong diskriminatif, karena tidak sesuai dengan norma ”perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Inilah yang dalam literatur hukum HAM disebut sebagai human rights violation through legislation. Lebih-lebih lagi Konstitusi kita menjamin pula kebebasan setiap orang memeluk agama dan beribadat menutur agamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Dapat dicatat bahwa 1 (satu) dari 7 (tujuh) jenis hak yang tergolong sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) adalah hak beragama (thought, conscience and religion), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, betapa mendasarnya hak beragama ini sehingga negara bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya, antara lain dengan cara memastikan agar tidak ada norma dalam suatu undang-undang yang diskriminatif, karena undang-undang yang demikian melanggar prinsip non-derogable rights dalam konsep HAM. Pendapat ini bersesuaian dengan pendapat MK dalam Putusannya No.6/PUU-V/2007. Lebih dari itu, ketika pemberlakuan/ penerapan norma yang diskriminatif nyata-nyata berakibat pada korban tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, maka lagi-lagi hal itu tergolong sebagai pelanggaran HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 39/1999.

Kewajiban Negara dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) dan UU No. 1/PNPS/1965
Dalam konteks KBB), setidaknya ada tiga kewajiban yang melekat pada negara untuk menjamin penikmatan hak tersebut, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi. “Menghormati” hak KBB dipahami sebagai kewajiban negara untuk menghormati kebebasan setiap orang berkeyakinan dan menahan diri untuk tidak menilai apakah agama dan keyakinan itu benar atau salah dalam pandangan teologisnya. “Melindungi” dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mencegah adanya pihak ketiga yang menghalang-halangi penikmatan hak atas KBB itu atau yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Sementara “memenuhi” dipahami sebagai kewajiban Negara untuk memberikan pelayanan memadai untuk penikmatan dan manifestasi (pelaksanaan) hak atas KBB itu.

Hubungan antara diskriminasi dan mayoritas-minoritas benar-benar tak terbantahkan. Dikatakan demikian, karena korban diskriminasi pada umumnya adalah minoritas, baik yang dilakukan oleh state actor maupun oleh non-state actor, sebagaimana temuan dari penelitian saya di Selandia Baru, Australia, Amerika dan di Indonesia (2003-2007) dengan beragam dasar diskriminasi yang terjadi.

Dengan pertimbangan bahwa minoritas rentan atas pelanggaran, dalam hukum HAM dikenal konsep affirmative action, agar mereka terlindungi HAM-nya. Konsep affirmative action tidak dapat diberlakukan kepada kelompok mayoritas. Upaya permohonan pengujian UU No.1/PNPS/1965 yang sedang berlangsung yang dimohonkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam perkara No.56/PUU-XV/2017 dapat dipahami dalam kerangka affirmative action, setidak-tidaknya agar MK berkenan menghentikan pelanggaran HAM kelompok minoritas di Indonesia oleh karena terjadinya multi-tafsir dalam pemberlakuan UU No.1/PNPS/1965 yang nyata-nyata berakibat pada korban tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Secara praktik, JAI yang memang sebagai minoritas menjadi korban diskriminasi dalam beragam wujudnya, seperti pembakaran, penyegelan dan perusakan masjid, atau pelanggaran lain sebagai dampak dari pelaksanaan UU No.1/PNPS/1965 yang multitafsir (melalui SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah).

Bila dicermati secara seksama judul UU No.1/PNPS/1965, maka jelas bahwa maksud pembuatnya semula adalah dalam rangka ”pencegahan” (”Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”). Tetapi karena norma yang terdapat di dalamnya perjalanannya terbukti kabur dan multi-tafsir, UU No.1/PNPS/1965 ini kemudian menyimpang dari maksudnya semula, yaitu dalam rangka preventif (pencegahan) menjadi represif (meminjam istilah yang digunakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978) sebagai konsekuensi dari adanya kandungan norma diskriminatif berdasarkan agama di dalamnya.

Secara historis, pembuatan UU No.1/PNPS/1965 berdasarkan pada perkembangan ketegangan politik dan ideologi saat itu, yang tidak ada hubungannya dengan kelompok minoritas di Indonesia, seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen, dan sejenisnya. Maksud dari pembuat UU No.1/PNPS/1965 sebagai upaya preventif (pencegahan), bukan represif, terhadap minoritas yang seringkali dituduh sebagai yang menodai agama. Sepanjang yang saya ketahui, yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah misalnya adalah beribadah secara internal di dalam rumah ibadahnya, tetapi hak mereka untuk menganut aliran agamanya ditiadakan, rumah ibadahnya dirusak, dibakar, disegel, dan/atau dihalang-halangi beribadah, atas dasar diberlakukannya UU No.1/PNPS/1965. Mereka tidak melakukan penodaan agama atau melakukan perbuatan yang menghasut untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Agar pelanggaran HAM JAI dan kelompok minoritas lainnya tidak berkelanjutan, MK harus memberi tafsir konstitusional bersyarat terhadap ketentuan dalam UU No.1/PNPS/1965 yang multi-tafsir, yaitu bahwa norma-norma dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU No.1/PNPS/1965 tidak boleh dimaknai sebagai yang meniadakan hak untuk menganut aliran agama dan beribadat secara internal, yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamannya.

Hendak ditegaskan bahwa UU No.1/PNPS/1965 tergolong represif dan memberikan privilege yang berlebihan dalam melindungi kepentingan kelompok mayoritas, seolah-olah UU No.1/PNPS/1965 boleh ditafsirkan sebagai dasar hukum untuk meniadakan hak menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal dan aktif menjalankan kehidupan keagamannya. Di sinilah letak multi-tafsirnya, sehingga UU No.1/PNPS/1965 secara tidak sengaja telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM kelompok minoritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 UU No.39/1999. MK memiliki alasan hukum yang cukup untuk memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap UU No.1/PNPS/1965, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohonnya tersebut. Publik pun menantikannya!

Untuk mengakhiri tulisan ini kiranya bermanfaat mengutip pendapat Luthfi Assyaukanie, Ph.D., dalam Putusan MK No.140/PUU-VII/2009, dengan maksudkan menggugah hati-nurani semua pihak, berikut ini:

“Ketika agama Kristen muncul di Palestina pada paruh pertama abad
pertama masehi, orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai aliran
sesat. Ketika Islam muncul di Arabia pada abad ke VI Masehi, Gereja
Timur atau biasa disebut Gereja Arab mengeluarkan dekrit bahwa agama
yang dibawa Nabi Muhammad itu sebagai sekte sesat. Pola muncul dan
berkembangnya agama hampir selalu sama. Setiap pemunculan agama
selalu diiringi dengan ketegangan dan tuduhan yang sangat menyakitkan
dan seringkali melukai rasa kemanusiaan kita.
Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengaku sebagai nabi, masyarakat
Mekah tidak bisa menerimanya. Mereka menuduh nabi sebagai orang gila
dan melempari beliau dengan kotoran unta. Para pengikut nabi dikejarkejar,
disiksa dan bahkan dibunuh seperti yang terjadi pada Bilal bin
Rhabah sang muadzin dan keluarga Amar bin Yasar”.


[i] Pendapat ini telah disampaikan oleh penulis sebagai Ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Oktober 2017 dalam perkara No.56/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian UU No.1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945

Artikel dapat diunduh disini.

Unduh , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *