Berkaca dari Kasus Meiliana

Oleh: Muhammad Saiful Haq
Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Masih hangat diingatan kita kasus Ibu Meiliana. Vonis pengadilan 18 bulan penjara karena mengeluhkan suara azan dengan pengeras suara luar, sungguh sebuah ironi terhadap kemampuan berempati kepada golongan lain. Seorang yang berasal dari etnis Tionghoa dan umat Budhis asal Tanjung Balai tersebut disebutkan menistakan agama.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah agama dapat dinistakan dengan volume pengeras suara? Kecuali memang ada ego yang anti-kritik dan tidak sensitif perasaan orang lain, sehingga tiap pendapat dicurigai pelarangan berekspresi beragama. Buruknya, kritik itu dianggap bentuk penistaan kepada agama. Semakin ironis kemudian pra pengambilan vonis, pengadilan didesak ormas dan kelompok-kelompok agama intoleran. Mereka melakukan tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukum Ibu Meiliana.

Selain mempertanyakan integritas penegak hukum, kasus Ibu Meiliana mempertontonkan kepada kita merosotnya sentivitas sosial (social sensitivity), beralih kepada semangat identitas sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, semangat identitas sosial antar kelompok dan antarkelompok akan memicu perilaku diskriminasi antarkelompok, stereotip dan prasangka.

Perubahan sikap tetangga rumah ibu Meiliana dan pengurus masjid yang awalnya berupaya menyelesaikan dengan cara dialog, namun berubah menganggap Ibu Meiliana penista agama adalah dampak semangat identitas sosial yang tidak kelola dengan baik. Semangat identitas yang membabibuta akan menjadi tirani yang mengancam golongan lain dengan diskriminasi, stereotip dan prasangka terbukti.

Seperti pernyataan Henry Tajfel dan John Tunner mengemukakan bahwa prasangka biasanya terjadi disebabkan oleh “in group favoritism”, yaitu kecenderungan untuk mendiskriminasikan dalam perlakuan yang lebih baik atau menguntungkan “in group di atas out group.

Melihat Prasangka dan Stereotip Bekerja

Prasangka dan stereotip adalah sebuah sikap yang cenderung negatif terhadap kelompok tertentu. Semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut (Baron & Byrne, 2003). Melihat apa yang menimpa ibu Meiliana bisa saja karena keanggotaannya berbeda dengan kelompok massa yang beragama Islam. Kita tentu masih ingat juga tentang viral sebuah pernyataan “Nabi Muhammad sesat” dari Evie Effendi. Secara logika sehat, manakah yang memungkinkan penistaan agama; mengelukan suara speaker ataukah mengatakan nabi sesat?

Gordon Allport dalam bukunya The Nature of Prajudice in 1954, mengatakan bahwa “Prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau tidak luwes. Antipati bisa dirasakan dan dinyatakan. Antipati ditujukan kepada kelompok dan individu dari kelompok tertentu”. Merujuk pada pernyataan Gordon Allport, prasangka awal kasus menistakan agama yang terjadi pada Ibu Meiliana disebabkan opini massa telah giring kepada hal general yakni identitas, sehingga mengarah pada sikap antipati.

Siapa yang menggiring? Silahkan mengarahkan pandangan kepada ormas dan kelompok-kelompok yang melakukan tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukum Ibu Meiliana.

Sinergi Merawat Akar Rumput

Berkaca pada pada kasus ibu Meiliana, ada tiga upaya yang bisa kita coba agar hal serupa tidak terulang. Pertama, kita perlu menyingkirkan ego sektoral-primordial dengan berkomitmen wadah menjadi manusia Indonesia. Upaya ini mendorong untuk saling menyadari kita tidak hidup sendiri. Pada konteks inilah kedewasaan sosial sebagai overview menjadi penting.

Kedewasaan sosial tersebut menggunakan semangat tolerani sebagai pijakan dasarnya, yakni sikap tidak saling menuding, tidak saling menghakimi, dan tidak merasa benar sendiri. Penting kemudian untuk membangun konstruksi kebenaran bersama, tanpa menonjolkan kebenaran yang diyakini secara personal. Cara ini memiliki dampak positif meredam potensi konflik, dan lebih mudah menemukan kemufakat bersama diatas kebhinekaan.

Kedua, perlu adanya dukungan kolektif menjaga sikap dan perilaku kebhinekaan. Hal ini bisa dilakukan masyarakat kepada berbagai lembaga pemerintahan agar tidak terpengaruh desakan orasi massa yang intoleran. Dukungan ini perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya reaktif atas kasus intoleransi.

Begitu pula peran pemerintah MUI, FKUB, perkumpulan rumah ibadah sejenis DMI hingga rohaniawan untuk pro-aktif untuk mendorong kehidupan berbangsa lewat narasi yang damai dan menghormati perbedaan. Sinergi masyarakat dan pemerintah seperti ini diharapkan meningkatkan intensitas narasi yang sejuk kepada perbedaan, daripada seruan-seruan kebencian.

Ketiga, pemerintah diharapkan lebih responsif menanggulangi dan mencegah penggiringan isu dan opini yang membentuk prasangka, stereotip dan hoaks mengadudomba. Memang kita telah memiliki pasal tentang ujaran kebencian  (Hate Speech) di media elektronik, namun masih dirasa kurang. Pemerintah hanya bersandar kepada  surat edaran kapolri untuk menjerat ujaran kebencian di luar dari dunia daring. Tentu saja, bila surat edaran tersebut diresmikan menjadi sebuah pasal, karena seringkali massa yang berkumpul lebih mudah dibentuk perasangkanya.

Memang, mendiskusikan multikulturalisme di masyarakat multikultur seperti Indonesia bukan hal mudah. Tidak semua orang terbuka melihat Indonesia yang multi agama, ras, etnis dan budaya. Namun, jalan terjal ini perlu diupayakan untuk mengembalikan sensitivitas sosial kita dan menjaga negara dari konflik sosial yang lebih luas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *