Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terhadap Konflik-konfilk Keagaaman di Indonesia

Oleh: Ihsan Ali-Fauzi
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)
Yayasan Paramadina, Jakarta

Konteks
Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan sangat serius dalam hal kebebasan beragama dengan meningkatnya aksi-aksi diskriminasi atas kelompok-kelompok minoritas agama. Hal ini berlangsung dalam hubungan di antara berbagai kelompok atau sekte dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), di antara berbagai kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antar-agama), atau di antara pemeluk agama tertentu dengan penganut aliran kepercayaan atau agama leluhur tertentu.[1]

Aksi-aksi diskriminatif di atas mencakup serangan-serangan sektarian atas anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan komunitas Syiah, seperti yang terjadi di Cikeusik (Banten) pada 2011 dan Sampang (Jawa Timur) pada 2012, yang untuk pertamakalinya dalam sejarah Indonesia menyebabkan kematian (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014), atau atas anggota aliranaliran tertentu yang dianggap sesat seperti Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar pada 2016. Diskriminasi yang bersifat antar-agama terjadi khususnya terkait pembangunan rumah-rumah ibadat kelompok minoritas agama tertentu, seperti gereja di Indonesia Bagian Barat atau masjid atau vihara di Indonesia Bagian Timur (Crouch 2010; Ali-Fauzi 2011; Panggabean dan AliFauzi 2014).

Sementara itu, berbagai laporan pegiat hak-hak asasi manusia dan studi terbaru para Indonesianis juga menunjukkan bahwa sengketa berbasis identitas agama telah menaikkan tingkat intoleransi dan “mobokrasi”, satu situasi di mana ketetapan hukum ditentukan oleh jumlah massa yang melakukan protes dalam satu kasus hukum tertentu dan bukan atas dasar prinsip keadilan (Jones 2013; Harsono 2012; Fealy 2016; Jaffrey 2017; Ali-Fauzi 2016; Mietzner dan Muhtadi 2017). Dalam berbagai sengketa ini, yang sering digunakan untuk memobilisasi massa bukan saja ujaran kebencian, tapi juga apa yang disebut Cherian George (2016) sebagai “pelintiran kebencian”, teknik agitasi bermata-dua yang mengombinasikan ujaran kebencian (hasutan melalui tindak menyetankan kelompok lain) dengan rekayasa ketersinggungan (menampilkan kemarahan yang dibuat-buat).

Berbagai perkembangan di atas tidak saja telah mengganggu keharmonisan sosial di Indonesia, tapi juga telah merusak reputasi internasional negara ini sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia yang demokratis. Melihat perkembangan ini dan mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, wajar jika banyak pertanyaan diajukan terkait peran kaum Muslim dalam demokrasi di Indonesia belakangan ini. Sebagian sarjana mulai bertanyatanya jika Islam di Indonesia sudah mulai berubah dari yang dulu dikenal sebagai “Islam yang ramah” menjadi “Islam yang marah”, menunjukkan mulai terjadinya conservative turn (“perubahan [menjadi] konservatif”) dalam Islam di Indonesia (van Bruinessen 2013; Ricklefs 2012), yang sekaligus menandai “sisi gelap” Reformasi di Indonesia (Jones 2013).

Pentingnya APS

Dalam menghadapi masalah-masalah di atas, salah satu pendekatan resolusi konflik yang belakangan ini makin sering digunakan atau dianjurkan untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sipil adalah alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut dengan singkatannya: APS). Pada 1999, pemerintah memang pernah mengeluarkan undang-undang khusus mengenai arbitrase dan APS, yang dalam Pasal 1-nya menyatakan bahwa APS adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”[2] Kemungkinan pemanfaatan APS dalam resolusi konflik juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial, yang antara lain menyatakan bahwa penyelesaian konflik sosial “dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya.”[3]

Dari segi kebijakan terkait konflik-konflik agama di Indonesia, perkembangan di atas bersifat krusial karena dua alasan yang terkait dengan kemungkinan pemanfaatan APS oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), satu lembaga baru di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006. Pertama, peran FKUB dalam mengelola konflik-konflik agama di Indonesia terbukti sangat penting.[4] Hal ini tidak mengherankan karena, seperti dimandatkan PBM di atas, FKUB ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan pembentukannya “dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.”[5]

Selain itu, kedua, para pengelola dan pembuat kebijakan paling penting di negeri ini, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Kepolisian Nasional Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian, baru-baru ini mendorong agar FKUB lebih banyak lagi berperan, anggarannya diperbesar, dan mandatnya diperkuat.[6] Dalam satu pertemuan yang diorganisasikan PUSAD Paramadina pada 31 Mei 2017, Menteri Agama bahkan menyatakan bahwa dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan umat beragama yang sedang disiapkan kantornya, dia akan menyertakan pasal khusus mengenai peran FKUB, sehingga status hukum lembaga itu makin kuat.[7]

Efektivitas APS oleh FKUB

Terlepas dari makin pentingnya peran FKUB dan pendekatan APS di atas kertas seperti sudah disebutkan, sejauh ini belum ada studi yang secara empiris dan sistematis menilai sejauh mana peran dan pendekatan di atas membawa dampak yang positif terhadap inklusi sosial-politik kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia. Bukti-bukti terbatas yang ada menunjukkan potret yang campur aduk, tidak konklusif, dan kurang menggambarkan mekanisme sebab dan akibat yang berlangsung di dalam proses-proses yang terjadi.

Dari bukti-bukti yang ada ini, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya pendekatan APS disambut baik sebagai alternatif atau pelengkap terhadap pendekatan legal-formal. Dalam kasus-kasus konflik agama, pendekatan hukum atau legal-formal sering dinilai memakan waktu dan biaya, bersifat memecah-belah pihak-pihak yang bertikai, dan kadang tidak efektif karena ketetapan hukumnya belum tentu bisa dijalankan. Dalam salah satu penilaian atas pemanfaatan pendekatan hukum, berbasis hak, Panggabean menyatakan:

Tapi, model [resolusi konflik berbasis hak] ini memiliki kelemahan karena hasilnya sering bersifat menang-kalah –salah satu pihak menang di pengadilan, dan pihak lain kalah dan karenanya merasa kecewa dan beranggapan bahwa haknya dikalahkan, diabaikan, atau tidak dilindungi. Prosesnya juga lama – dari pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung, misalnya – dan menelan ongkos yang banyak untuk membiayai perkara dan pengacara. Itu pun masih ditambah masalah tambahan: sistem peradilan yang korup dan sulitnya mengeksekusi putusan. Selain itu, proses yang bermusuhan – baik di ruang pengadilan maupun di luarnya – cenderung merusak hubungan pihak-pihak yang bertikai. Padahal, mereka ini adalah unsur-unsur dari warga masyarakat Indonesia yang harus hidup
berdampingan dan bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Model ini cenderung menyebabkan konflik mengalami peningkatan dan eskalasi – bukan sebaliknya: menjadi lebih reda dan menurun ketegangannya. (Panggabean 2014: 10).

Namun demikian, belakangan ini pendekatan APS, termasuk yang melibatkan FKUB, juga banyak dikritik karena dipandang bisa dan sudah makin menyudutkan dan mengkriminalisasi kelompok-kelompok minoritas agama. Hal ini terjadi karena proses-proses mediasi yang dijalankan tidak melibatkan secara penuh kelompok-kelompok minoritas yang terkena dampak dalam pembuatan keputusan akhir. Proses-proses mediasi itu juga dinilai cenderung mendorong kelompok-kelompok terakhir untuk lebih banyak berkompromi, yang artinya mengalah kepada tekanan mayoritas, dan yang akhirnya mengorbankan hak-hak sosial dan politik mereka sendiri (Crouch 2014).

Sejauh terkait FKUB, pendekatan APS yang seperti ini tentu menyalahi prinsip kerukunan seperti yang dirumuskan dalam PBM 2006, yang mendefinisikan “kerukunan umat beragama” sebagai “hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya (sic!) dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Kutipan ini menegaskan bahwa kerukunan di antara komunitas agama-agama harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang dihormati oleh dasar-dasar negara ini, termasuk kebebasan beragama, bukan atas prinsip yang kecil mengalah kepada yang besar.

Dalam riset-riset dan observasi PUSAD Paramadina selama ini tentang peran FKUB dan pendekatan APS (lihat lebih jauh di bawah), kami juga menemukan kesan-kesan di atas. 8 Di satu sisi, kami menemukan contoh-contoh kasus di mana FKUB turut terlibat dalam menegosiasikan kontroversi terkait pendirian rumah-rumah ibadat sehingga masalahnya berhasil diselesaikan, baik terkait gereja di Jakarta dan sekitarnya (Ali-Fauzi 2011; Mulyartono 2017) atau terkait masjid di Ende dan Kupang (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014). Kami juga menemukan bahwa dalam konflik sektarian antara komunitas Sunni tertentu dan komunitas Syiah di Bangil, Jawa Timur, FKUB cukup berperan positif dalam mendukung langkahlangkah pemolisian sehingga konflik bisa diatasi dengan baik (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014).

Namun demikian, di sisi lain, kami juga menemukan kasus-kasus di mana FKUB malah memperparah konflik terkait pendirian gereja misalnya di Bogor dan Depok (Ali-Fauzi 2011), bahkan menjadi salah satu pihak yang aktif terlibat dalam diskriminasi anti-Syiah di Jawa Timur dan anti-Ahmadiyah di Banten (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014). Sementara itu, dalam banyak kasus konflik agama lainnya, seperti yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 2016, kami menemukan bukti bahwa FKUB malah sama sekali tidak berperan (Rafsadi 2017).

Penutup dan Saran

Uraian ringkas di atas adalah call for action dilakukannya riset yang harus mendokumentasikan dan menganalisis secara sistematis kekuatan dan kelemahan APS seperti yang selama ini dijalankan oleh FKUB dalam mengelola konflik-konflik agama. Untuk itu, riset ini harus memeriksa kekuatan dan keterbatasan FKUB sebagai lembaga dan menelusuri prinsip-prinsip yang dipegang lembaga itu dalam proses mediasi yang dijalankan. Dengan sendirinya, riset ini juga wajib melihat bagaimana FKUB bermitra dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya seperti pemerintah daerah, polisi, dan masyarakat sipil, dalam menyelesaikan konflik-konflik agama.

Temuan-temuan riset ini akan sangat relevan bagi kerja-kerja pemerintah, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dalam memperbaiki kebijakan mereka terkait resolusi konflik bidang agama. Seperti sudah disebutkan, sejak pembentukannya dimandatkan lewat PBM 2006, peran FKUB di tingkat provinsi dan kebupaten/kota dinilai makin penting, seperti juga peran APS dalam resolusi konflik-konflik agama.***

Jakarta, 26 Januari 2018

Bibliografi

  • Ali-Fauzi, Ihsan (et al.). 2011. Kontroversi Gereja di Jakarta. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2011.
  • Ali-Fauzi, Ihsan. 2016. “Mobocracy?: Counting the Cost of the Rallies to ‘Defend Islam.’” Indonesia at Melbourne, December 9, http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/mobocracy-counting-the-cost-oftherallies-to-defend-islam/.
  • Ali-Fauzi, Ihsan (ed.). 2017. Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang: Belajar dari “Imam dan Pastor”. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Ali-Fauzi, Ihsan, Zainal Abidin Bagir dan Irsyad Rafsadi (eds.). 2017. Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Ali-Fauzi, Ihsan (ed.). 2018 (akan terbit). Keluar dari Ekstremisme: Delapan Biografi “Hijrah” dari Kekerasan Menuju Binadamai. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Crouch, Melissa. 2010. “Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action.” Asian Studies Review, 34: 4, 403- 419.
  • Crouch, Melissa. 2014. Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java. London, New York: Routledge.
  • Fealy, Greg. 2016. “Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally. Indonesia at Melbourne, December 7. http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-thanahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/.
  • George, Cherian. 2016. Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy. Cambridge: The MIT Press.
  • Harsono, Andreas. 2012. “No Model for Muslim Democracy.” The New York Times, May 21. http://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/no-modelfor-muslim-democracy.html.
  • Jaffrey, Sana. 2017. “Justice by Numbers.” New Mandala, January 12. http://www.newmandala.org/justice-by-numbers/.
  • Jones, Sidney. 2015. “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran.” Dalam Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, disunting Husni Mubarok dan Irsyad Rafsadi, hal. 3-30. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Mietzner, Marcus and Burhanuddin Muhtadi. 2017. “Ahok’s Satisfied non-Voters: An Anatomy’. New Mandala, http://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-votersanatomy/.
  • Mulyartono, Siswo. 2017. “Mengagungkan Tuhan, Memuliakan Manusia: Kiprah Ahmad Syafi’i Mufid dalam Binadamai.” Dalam Pekerja Binadamai dari Tanah Pasundan, disunting Ihsan Ali-Fauzi dan Rizal Panggabean, hal. 31-50. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Panggabean, Rizal. 2014. “Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama: Kekuatan, Hak, dan Kepentingan.” Dalam Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi, disunting Zainal Abidin Bagir, hal. 1-23. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
  • Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi. 2014. Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Rafsadi, Irsyad (et al.). 2017. “Rekayasa Kebencian dalam Konflik Agama: Kasus Tanjung Balai.” Laporan Riset. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
  • Ricklefs, Merle C. 2012. Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, C. 1930 to the Present. Singapore: National University of Singapore Press.
  • van Bruinessen, Martin (ed.). 2013. Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

[1] Untuk tinjauan umum yang mutakhir atas berbagai segi masalah ini, lihat esai-esai yang dikumpulkan dalam Ali-Fauzi, Bagir dan Rafsadi 2017.
[2] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 No. 10.
[3] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Butir-butir di atas disebutkan dalam Pasal 41, yang juga menyatakan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai lewat proses ini “memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.”
[4] Seperti akan didiskusikan lebih jauh di bawah, hingga kini belum ada studi empiris dan sistematis yang mendokumentasikan dan menilai peran penting FKUB ini, tetapi lihat Crouch 2010 dan 2014 (tentang peran FKUB dalam pendirian rumah-rumah ibadat), Ali-Fauzi 2011 dan Mulyartono 2017 (tentang peran FKUB dalam kontroversi gereja di Jakarta dan sekitarnya), dan Panggabean dan Ali-Fauzi 2014 (tentang peran FKUB dalam pemolisian konflik-konflik agama).
[5] Lihat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 9 PBM 2006 ini merinci empat tugas FKUB di tingkat provinsi, yakni: (1) “melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat”; (2) “menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat”; (3) “menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur”; dan (4) “melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.” Sementara itu, selain tugas-tugas yang sama yang menjadi kewajiban FKUB di tingkat provinsi, FKUB tingkat kabupaten/kota juga bertugas “memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.”
[6] Lihat laporan-laporan berikut: “Tokoh Agama Diminta Cegah Perpecahan,” Kompas, 29 November 2017, https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/11/29/tokoh-agama-diminta-cegah-perpecahan/ (diakses 30 November 2017), tentang pertemuan Presiden Jokowi dengan FKUB; “Mendagri Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Peran FKUB,” dalam http://www.kemendagri.go.id/id/index.php/news/2016/10/06/mendagri-mintapemerintah-daerah-tingkatkan-peran-fkub (diakses 15 November 2017), tentang dukungan Kemendagri Tjahjo Kumolo atas peran-peran FKUB; “Kemenag Akan Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama,” dalam https://kemenag.go.id/berita/read/506314/kemenag-akan-perkuat-peran-forum-kerukunan-umat-beragama (diakses 30 November 2017), tentang janji dan pandangan Kemenag Lukman Hakim Saifuddin; dan “Kapolri Berharap FKUB Aktif Sebagai Simpul Peredam Konflik,” Kompas, 4 Agustus 2016, dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/08/04/20482631/kapolri.berharap.fkub.aktif.sebagai.simpul.peredam.konflik (diakses 30 November 2017), tentang pandangan dan harapan Kapolri.
[7] Catatan pertemuan PUSAD Paramadina dengan Kemenag. Lihat juga laporan “Kemenag Akan Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama.”
[8] Selain riset-riset yang turut mempelajari peran FKUB dan yang sudah disebut di sana-sini dalam tulisan ini, PUSAD Paramadina juga sudah berkali-kali bermitra dengan FKUB di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, yang turut memperkaya pengetahuan kami mengenai langkah-langkah FKUB. Khusus bekerjasama dengan FKUB provinsi Jakarta, kami sudah berkali-kali menyelenggarakan Sekolah untuk Agama dan Binadamai (SABDA) yang pesertanya sebagian besar anggota FKUB. Kami juga pernah melakukan dua lokakarya khusus dengan beberapa FKUB. Yang pertama adalah “Strategic Needs Assessment Process” (SNAP) tentang FKUB, yang berlangsung pada 25-28 Mei 2016 di Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti 30 anggota FKUB dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan rincian: FKUB Kota Palembang (tiga wakil); FKUB Provinsi DKI Jakarta (tiga wakil); FKUB Kota Tangerang Selatan (dua wakil); FKUB Kabupaten Tasikmalaya (tiga wakil); FKUB Kabupaten Pemalang (tiga wakil); FKUB Kabupaten Gunung Kidul (tiga wakil); FKUB Kabupaten Pasuruan (tiga wakil); FKUB Kota Banjarmasin (tiga wakil); FKUB Provinsi Sulawesi Utara (satu wakil); FKUB Kota Kupang (tiga wakil); FKUB Provinsi Maluku (dua wakil); dan FKUB Kota Ambon (satu wakil). Yang kedua adalah lokakarya “Mediasi dan Resolusi Konflik” untuk anggota FKUB, yang berlangsung di Bogor, pada 24-27 Juli 2017. Acara ini dihadiri 30 peserta yang berasal dari anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta, FKUB Kotamadya Jakarta Utara, FKUB Kabupaten Gunung Kidul (Yogyakarta), dan FKUB Kota Tangerang Selatan (Banten). Sementara itu, dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), lembaga pemerintah yang menjembatani Kementerian Agama dan seluruh FKUB di Indonesia, kami pernah bekerjasama meluncurkan buku kami, Ketika Agama Bawa Damai, bukan Perang (Ali-Fauzi 2017), di gedung Kementerian Agama dan dengan pidato kunci Menteri Agama pada 1 November 2017.

Artikel dapat diunduh disini.

Unduh